MANOKWARI, Kesejahteraan bagi warga Papua masih menjadi tantangan besar karena keunikan geografisnya, kondisi alamnya, latar belakang masyarakatnya, dan berbagai faktor yang saling berkombinasi.
Pemerintahan Presiden Jokowi-JK secara jelas menegaskan keberpihakannya kepada masyarakat Papua di Papua dan Papua Barat melalui kolaborasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan di Papua.
Hal itu terungkap dalam seminar nasional dengan tema “Tantangan dan Harapan Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan di Papua” yang berlangsung di Auditorium Universitas Papua, Manokwari, Provinsi Papua Barat, Selasa (12/3/2019).
Hadir menjadi pembicara kunci antara lain adalah Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani, Pangdam XVIII Kasuari Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau, Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Rudolf Albert Rodja, dan Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani.
“Komitmen Presiden Jokowi terhadap pembangunan di Papua sudah tidak perlu dipertanyakan. Kalau Papua diperlakukan sama, akan makin tertinggal dari wilayah lain,” kata Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menjelaskan tentang Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.
Apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi menunjukkan tanggung jawab politik mewujudkan keadilan sosial terutama di tanah Papua.
“Tanggung jawab itu ditunjukkan Presiden dalam komitmen yang sangat tinggi terhadap pengembangan dan penyetaraan Papua. Inpres itu menjadi instrumen dan pintu masuk menangani Papua secara bermartabat,” ujar Jaleswari.
Melalui Inpres Nomor 9/2017, Presiden Jokowi memerintahkan untuk menggunakan pendekatan kolaborasi antara banyak pihak dan bukan sekadar seremoni atau partisipasi yang biasa.
“Dengan adanya Inpres tersebut, percepatan pembangunan ‘dikeroyok’ bersama-sama dengan melibatkan 27 kementerian dan lembaga dan 2 pemerintah daerah provinsi,” tuturnya.
Dari sisi keterlibatan, Inpres tentang percepatan pembangunan di Papua ini merupakan salah satu Inpres yang paling banyak melibatkan kementerian/lembaga untuk bersinergi dan berkolaborasi.
“Mengelola dan memajukan Papua tidak bisa dilakukan secara terpisah-pisah. Harus holistik, harus memperhatikan budaya warga Papua yang juga berbeda-beda dan menggunakan pendekatan dari bawah ke atas,” ujarnya.
Sementara itu Pangdam XVIII/ Kasuari Mayjen TNI Joppye mengungkapkan salah satu keberpihakan pemerintah dengan memberikan perlakuan khusus bagi warga Papua.
Sebagai contoh pada rekrutmen prajurit TNI, kata Joppye, dibutuhkan perlakuan dan prasyarat khusus supaya anak-anak Papua bisa lolos.
“Kalau tidak, tidak akan ada yang lulus seleksi,” ujarnya.
Menurut Joppye, meski hanya bertanggung jawab terhadap masalah keamanan di Papua Barat namun kendala utama yang dihadapi adalah masih rendahnya kesejahteraan dasar warga di Papua Barat dan Papua pada umumnya.
“Kendala yang dihadapi dalam membangun Papua Barat adalah masih rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Rudolf Rodja memberikan gambaran umum terkait kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di seluruh wilayah Papua Barat yang terbilang sangat aman.
Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani mengatakan bahwa anggaran untuk pengembangan kesejahteraan di Papua Barat relatif tidak menjadi soal, karena APBD Provinsi besarnya sekitar Rp8 triliun dan anggaran lainnya yang totalnya bisa mencapai Rp20 triliun.
“Penduduk di Papua Barat ini jumlahnya 1,3 juta orang saja. Tantangannya adalah bagaimana mengalokasikan anggaran secara tepat,” ujar Lakotani.
Ia mengakui saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua Barat terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurutnya, capaian angka-angka IPM ini hendaknya juga terlihat nyata dalam kehidupan masyarakat di Papua Barat.
“Tapi (IPM) itu juga sering menjadi tempat kita bersembunyi dan mencari pembenaran, bahwa IPM di Papua Barat sudah naik,” papar Lakotani.