Pasific Pos.com
Kriminal

Peradi Dampingi 27 Tersangka Rusuh di Jayapura

JAYAPURA,- Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) akan memberikan pendampingan hukum terhadap 27 tersangka kasus kerusuhan Jayapura, pada 29 Agustus lalu. Pendampingan hukum ini menyusul permintaan dari Majelis Rakyat Papua (MRP).

Sekjen DPN Peradi, Sugeng Teguh Santoso, kepada wartawan di Jayapura, Kamis (24/10), menegaskan bantuan hukum para tersangka sudah menjadi tugas advokat yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang. Bantuan hukum Peradi akan melibatkan para advokat dari Papua.

“Kami sebagai advokat, organisasi Peradi harus menggerakan anggota untuk menjalankan tugas probono. Permintaan dari MRP untuk bantuan hukum kami respon dengan baik. Kami akan libatkan lebih banyak advokat lokal, sedangkan kami hanya sebagai supervisi atau memberikan masukan-masukan,” ungkapnya

Dikatakan, Peradi menghormati langkah Polda Papua dalam proses hukum para tersangka kerusuhan Jayapura. Namun, dirinya meminta agar Peradi mendapat akses untuk mendampingi para tersangka.

“Bapak kapolda sebagai penegak hukum kami menghargai melakukan proses, yang penting proses ini menghormati proses hukum. Kami bicara terbuka dengan bapak kapolda,” ujarnya.

Sejauh ini, Peradi telah menangani 27 tersangka terkait kerusuhan Jayapura. Pihaknya berencana akan menginventarisir kembali, seperti mendapat akses menemui tahanan di Mapolda, maupun di Wamena.

“27 tersangka ini terkait kerusuhan Jayapura. Kemudian di Wamena, kami baru akan menemui. Kami juga akan mendata para tersangka yang belum mendapat bantuan hukum secara layak,” kata Sugeng.

Sementara untuk 7 tersangka yang dipindahkan ke Polda Kalimantan Timur, Sugeng mengaku akan mempertimbangkannya kembali. Peradi pun akan berkomunikasi dengan tim advokat lainnya yang penanganan kasus tersebut agar tidak melanggar kode etik.

“MRP sudah mendatangi tersangka di Kalimantan Timur, kami tinggal menunggu apakah perlu pendampingan oleh kami (Peradi) dan kalau perlu kita suporting,” tuturnya.

Sugeng menambahkan, pihaknya akan mendialogkan penanganan kasus-kasus Papua di Jakarta untuk pengambil keputusan. Dengan harapan, lanjutnya, kasus di Papua dapat mengarah pada terciptanya kedamaian dan ketenangan.

“Tujuan Undang-Undang adalah ketertiban, kepastian hukum dan kemanfaatan, semuanya ke arah sana. Misalnya dari sisi kami jangan sampai salah tangkap, kalau memang itu pelakunya diproses hukum sesuai dengan perbuatannya,” ujar Sugeng.

Sebelumnya, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua menyerahkan 27 tersangka kerusuhan Jayapura ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Papua, pada 16 Oktober lalu.

Kajati Papua, Heffinur menegaskan 27 tersangka kerusuhan Jayapura akan diadili di Papua. Dia memastikan tidak ada tersangka yang tersangkut kasus Makar sebagaimana Pasal 106 KUHP.  “Yang terkait Pasal 170 tentang pengerusakan akan kita sidangkan di Papua,” katanya.