Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tidak Boleh Berhenti Sebagai Dokumen Administratif
JAYAPURA — Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menegaskan bahwa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2025–2029 tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Renstra, kata dia, harus menjadi instrumen utama yang tajam, terukur, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Papua.
Penegasan itu disampaikan melalui sambutan yang dibacakan Wakil Gubernur Papua Aryoko AF Rumaropen dalam Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra yang digelar di Hotel Aston Jayapura, Selasa, 20 Januari 2026.
Menurut Fakhiri, forum tersebut merupakan ruang strategis untuk menyatukan arah dan komitmen seluruh organisasi perangkat daerah dalam menatap pembangunan Papua lima tahun ke depan.
“Ini bukan agenda rutin. Forum ini menentukan apakah perencanaan kita benar-benar menjawab kebutuhan rakyat atau sekadar menggugurkan kewajiban,” ujar Aryoko saat membacakan sambutan gubernur.
Fakhiri menekankan, Renstra harus menjadi penjabaran konkret dari visi pembangunan Papua 2025–2029: Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni (Papua Cerah). Visi itu menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan kesejahteraan, serta kehidupan sosial yang harmonis sebagai fondasi utama.
Dalam sambutannya, gubernur menggarisbawahi empat hal krusial. Pertama, keselarasan Renstra dengan RPJMD Provinsi Papua, kebijakan nasional, dan program kabupaten/kota agar tidak terjadi tumpang tindih maupun pemborosan anggaran. Kedua, ketajaman target kinerja mulai dari indikator, sasaran program, hingga lokasi kegiatan yang harus jelas dan terukur.
Ketiga, fokus pada isu strategis daerah seperti pengurangan kemiskinan, penurunan pengangguran, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penguatan infrastruktur dasar dan kualitas layanan publik.
Keempat, penguatan partisipasi pemangku kepentingan agar Renstra benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Papua. “Setiap rupiah anggaran harus memberi dampak nyata dan efek pengganda bagi kesejahteraan rakyat,” tegas Fakhiri.
Ia berharap Renstra yang disusun mampu menjadi pedoman kerja yang hidup dan adaptif, bukan sekadar dokumen formal.
“Dengan sinergi dan komitmen bersama, transformasi Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis bukan sekadar slogan, tetapi proses nyata yang berkelanjutan,” ujarnya.