Pasific Pos.com
Info Papua

Penyusunan APBD Masih Pakai Jasa Konsultan

 

JAYAPURA,- Sekertaris Daerah Papua, Hery Dosinaen mengakui jika Pemerintah Kabupaten di Papua masih banyak yang menggunakan jasa konsultan untuk penyusunan anggaran APBD.

Dengan demikian, seolah olah konsultan yang menguasai seluruh aspek penyelenggaran pemerintah, dan merasa mereka sangat dibutuhkan. Hal ini pula yang memunculkan adanya ketergantungan yang begitu kuat oleh Pemda terhadap konsultan.

Demikian penegasannya pada pertemuan rencana aksi pemberantasan korupsi yang dihadiri KPK, BPKP, Sekda dan Inspektorat se Provinsi Papua, Senin (19/2/2018).

Menurut Sekda, BPKP mempunyai tugas pemdampingan, sehingga Kabupaten/Kota bisa menggandeng BPKP untuk pendampingan penyusunan anggaran APBD.

“Para Bupati Walikota jangan segan segan berkonsultasi dengan BPKP untuk merevieuw penyelenggaran pemerintahan termasuk penganggaran APBD, harus pakai BPKP dalam rangka akuntabilitas pemerintah daerah,” imbaunya.

Namun, katanya, ada lembaga yang punya kompeten untuk mendampingi BPKP termasuk Simda yang harus diaplikasikan. “Terkait pemanfaatan BPKP ini
merupakan pressure terhadap semua kabupaten/kota. Jangan lagi memakai konsultan tapi BPKP yang lembaganya memang untuk mendampingi pemerintah daerah mulai tingkat provinsi hingga kabupaten kota,” tekannya.

Kepala Perwakilan BPKP Papua, Sueb Cahyadi menuturkan, memang menjadi kewajiban pihaknya untuk melakukan pendampingan tata kelola keuangan di setiap kabupaten kota dan juga Provinsi.

“Jadi kami memperbaiki dari dalam seluruh tata kelola keuangan di Papua. Dimana kami telah menyiapkan SDM untuk nanti melayani pemda yang membutuhkan bantuan. Caranya melalui konsultasi, upaya bimtek bagi aparatur pemerintahan di daerah, ” jelasnya.

Dia menambahkan, dari 29 kabupaten kota setidaknya ada 17 Pemda yang aktif dilakukan pendampingan dan terkait aplikasi keuangan berupa
simda.

Kepala Perwakilan BPKP Papua, Sueb Cahyadi menuturkan, memang menjadi kewajiban pihaknya untuk melakukan pendampingan tata kelola keuangan
di setiap kabupaten kota dan juga Provinsi.

“Jadi kami memperbaiki dari dalam seluruh tata kelola keuangan di Papua. Dimana kami telah menyiapkan SDM untuk nanti melayani pemda yang membutuhkan bantuan. Caranya melalui konsultasi, upaya bimtek bagi aparatur pemerintahan di daerah, ” jelasnya.