Manokwari, TP – Penyidik Ditreskrimsus Polda Papua Barat mulai menelusuri laporan masyarakat tentang adanya indikasi pengaturan dalam proses lelang pembangunan 5 jembatan di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat.
Dari laporan itu, penyidik sudah memanggil sejumlah pihak terkait untuk dimintai keterangan. Rabu (12/6), Kepala Satker Wasior-Bintuni, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XVII Papua Barat, Benyamin E. Pasurnay, Ketua PPK 4.2, Handayani Butar-butar, dan Ketua Pokja 16 dan 17, Fajar Triawan telah memenuhi panggilan penyidik.
Ketiganya dikabarkan dimintai klarifikasi tentang adanya dugaan pengaturan dalam proses lelang pembangunan 5 jembatan di Kabupaten Teluk Wondama.
Dari pantauan Tabura Pos di Polda Papua Barat, kemarin, ketiganya datang secara terpisah, kemudian masuk ke ruang penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Papua Barat.
Kabid Humas Polda Papua Barat, AKBP Mathias Y. Krey melalui Kanit Tipikor Ditreskrimsus Polda Papua Barat, AKP Tommy Pantororing menjelaskan, pemanggilan terhadap ketiga orang ini hanya bersifat klarifikasi untuk menindaklanjuti laporan masyarakat.
Dalam laporannya, masyarakat mempersoalkan adanya indikasi pengaturan dalam proses lelang pembangunan kelima jembatan dengan anggaran sekitar Rp. 88 milliar dengan sumber APBN Tahun Anggaran 2019 untuk memenangkan kontraktor tertentu.
Kelima proyek pembangunan jembatan itu, yakni paket Jembatan Wodora, Julia, dan Asumata dengan nilai masing-masing sekitar Rp. 22 milliar, sementara paket Jembatan Amla senilai Rp. 12 milliar dan paket Jembatan Alan senilai Rp. 10 milliar.
Menurut Pantororing, dari klarifikasi awal terhadap ketiga otang itu, disebutkan bahwa saat proses lelang pertama kelima proyek pembangunan jembatan itu, tiba-tiba ada pergantian Pokja dan PPK oleh Kepala Balai Jalan Nasional (BPJN) XVII Manokwari, Satrio Sugeng Prayitno.
Ia menerangkan, di saat proses lelang pertama kelima proyek pembangunan jembatan yang dilakukan Ketua Pokja 16 dan 17, Fajar Triawan, sebenarnya belum tuntas dan masih sampai di tahap evaluasi, bahkan belum diumumkan. Namun secara tiba-tiba, yang bersangkutan dimutasi Kepala Balai dan posisinya digantikan Arafat Akbar.
“Begitu juga dengan Ketua PPK yang sebelumnya dijabat Handayani Butar-butar, digantikan Herman Subaer. Ini jadi pertanyaan, ada apa? Kenapa tiba-tiba diganti? Kami akan memanggil yang bersangkutan juga untuk diklarifikasi,” jelas mantan Kasat Reskrim Polres Manokwari ini kepada para wartawan di Polda Papua Barat, kemarin.
Kepala Satker Wasior-Bintuni, BPJN Wilayah XVII Papua Barat, Benyamin E. Pasurnay, setelah dimintai klarifikasi oleh penyidik Ditreskrimsus, langsung meninggalkan ruang dan pulang.
Ketika dihubungi via ponselnya untuk mengklarifikasi hasil pemeriksaan penyidik Ditreskrimsus, dirinya enggan memberikan penjelasan panjang lebar. “Maaf, nanti dulu ya,” singkatnya sembari mematikan ponselnya.
Sementara itu, Ketua Pokja 16 dan 17, Fajar Triawan, juga enggan memberikan keterangan saat ditemui Tabura Pos usai menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Ditreskrimsus.
“Maaf, saya istirahat dulu. Bisa kan saya istirahat dulu? Soalnya saya sudah dari tadi belum istirahat. Saya mau sholat dulu,” jawab Fajar Triawan kepada Tabura Pos di Polda Papua Barat.
Sedangkan Ketua PPK 4.2, Handayani Butar-butar belum berhasil ditemui. Sebab, dirinya masih dimintai klarifikasi oleh penyidik hingga Rabu sore.
Berdasarkan catatan Tabura Pos, proyek pekerjaan kelima jembatan di Kabupaten Teluk Wondama itu merupakan paket yang sama dengan anggaran yang sama. Namun, dalam proses lelangnya, kelima paket proyek pembangunan jembatan itu sudah dilelang sebanyak 3 kali dengan pemenang yang berbeda-beda.
Dalam proses lelang pertama dimenangkan PT Tanto Konstruksi, tetapi saat pengumuman, perusahaan itu hanya dinyatakan menang pada satu paket proyek pembangunan jembatan, yakni Jembatan Wodora, sedangkan 4 paket lain dinyatakan kalah, sehingga harus dilelang ulang.
Pada proses lelang kedua, keempat paket proyek pembangunan jembatan itu, 2 paket proyek pekerjaan, yakni paket Jembatan Julia dan Asumata dimenangkan peserta lelang lain yang belum diketahui identitasnya.
Untuk 2 paket jembatan yang tersisa lainnya, yakni paket Jembatan Amla dan Alan, dikabatkan dalam proses penyelesaian administrasi dan akan dilelang ulang. [CR45-R1] 