Pasific Pos.com
Papua Barat

Penyelesaian Permasalahan Pengembangan Terminal Bandara Rendani Sudah Cukup Jelas

Manokwari, TP – Plh Sekda Manokwari, Wanto mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam penyelesaian rencana pengembangan terminal Bandara Rendani sudah cukup jelas.

Wanto menjelaskan, terkait rencana pengembangan terminal Bandara Rendani, Pemkab Manokwari telah melakukan pertemuan dengan 16 warga yang memiliki rumah di areal yang terkena dampak pengembangan terminal.

Diungkapkan Wanto, dalam pertemuan itu, Pemkab Manokwari telah mengambil kebijkan dengan memberikan uang konpensasi kepada 16 warga tersebut sebesar Rp.150 juta.

“Yang perlu digaris bawahi adalah 16 rumah yang ditinggali masyarakat berdiri di atas tanah milik Pemda, sehingga bupati memberi petunjuk memberi konpensasi 150 juta rupiah, yang mana 100 jutanya diterima tahun ini dan 50 juta diterima tahun 2019,” kata Wanto kepada wartawan di kantornya, Kamis (12/7).

Wanto mengungkapkan, dari 16 pemilik rumah, 8 diantaranya sudah menerima uang konpensasi dari Pemkab, sedangkan 8 sisanya sampai hari ini belum menemui kata sepakat dengan Pemkab Manokwari. 

Lebih lanjut dijelaskan Wanto, kedelapan pemilik rumah yang belum menerima uang konpensasi, mengusulkan agar Pemkab Manokwari menyediakan tanah kosong untuk mereka bisa membangun rumah.

“Kita sudah laporkan ke pak bupati, tetapi petunjuk pak bupati bilang tidak bisa, karena mencari tanah di seputuran kota cukup sulit dan sudah tidak ada lagi,” jelas Wanto.

Terkait demo warga setempat yang meminta agar tidak dipisahkan dengan gereja, Wanto, mengatakan Pemkab tidak mengetahuinya, karena master plan pembangunan terminal Bandara Rendani yang menyusunnya adalah pihak Bandara Rendani. 

“Sedangkan kalau untuk konpensasi kepada 16 warga yang memiliki rumah disitu, sudah jelas Pemkab memberikan uang konpensasi 150 juta rupiah, karena itu tanah milik Pemda,” kata Wanto.

Wanto menambahkan, Pemkab Manokwari memang sudah menyiapkan lahan kurang lebih seluas 3 hektar di wilayah Soribo, hanya saja, lahan itu dipersiapkan untuk relokasi warga yang terkena dampak perpanjangan landasan pacu Bandara Rendani, bukan untuk 16 warga yang memiliki rumah di areal yang terkena dampak pengembangan terminal Bandara Rendani.

“Ini yang salah kaprah kadang-kadang. Lahan itu, untuk yang terkena dampak perpanjangan landasan, karena kasusnya beda, sebab yang terkena dampak perpanjangan itu tanahnya milik mereka sendiri, sehingga pemerintah membelinya dan melakukn ganti kerugian, sedangkan kalau di areal terminal, tanahnya milik Pemkab,” jelas Wanto yang juga sebagai asisten I Setda Manokwari ini.

Wanto mengutarakan, penyelesaian terhadap warga yang terkena dampak perpanjangan landasan pacu dan pengembangan terminal pun berbeda.

Untuk penyelesaian kasus perpanjagan landasan pacu, Wanto mengatakan, menggunakan tim perhitungan, sedangkan pengembangan terminal menggunakan kebijakan berupa uang konpensasi.

Ditanya terkait sikap Pemkab Manokwari terhadap 8 pemilik rumah yang sampai saat ini belum sepakat menerima uang konpensasi, Wanto mengatakan, Pemkab Manokwari mengembalikan keputusan kepada kedelapan warga dimaksud.

“Kalau untuk pembangunan, Pemkab menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Bandara Rendani, karena selain tanahnya milik Pemkab Manokwari, pihak Bandara lah yang mengetahui kapan dimulainya pembangunan pengembangan terminal Bandara Rendani,” tandas Wanto. [SDR-R4]