Pasific Pos.com
Kota Jayapura

Pengusaha GEL Minta Gubernur Tunda Pergantian Kadis PU Papua

Jayapura,- Pengusa Asli Papia yang tergabung dalam Pengusaha GEL meminta Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo menunda pergantian Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang, Djuli Mambaya yang menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan terminal di Kabupaten Nabire.

Permintaan para pengusaha yang didominasi oleh mama mama Papua ini memenuhi pintu masuk ruang kerja Gubernur yang dijaga ketat oleh Satpol PP.

Dari pantauan media ini, pengusaha GEL Papua terus meneriakkan agar Pj Gubernur membatalkan pergantian jabatan Kadis PU yang kabarnya akan diisi sementara oleh Asissten Perekonomian dan Kesra, Noak Kapisa.

Koordinator GEL, Stanley Kaisiri mengatakan, pergantian jabatan ini tidak tepat dilakukan disaat momen minggu tenang Pilkada Gubernur yang akan berlangsung Rabu 27 juni 2018 mendatang.

Selain itu pergantian ini juga dikhawatirkan akan berimbas kepada mereka selaku pengusaha GEL, dimana pekerjaan akan mulai dilaksanakan pada Juli mendatang.

Menurut Stenly, ada tiga poin yang kami khawatirkan akan terjadi perubahan, pertama karena pekerjaan akan mulai dilaksanakan bulan Juli, lalu nilainya berkisar dari Rp150 juta sampai Rp500 Juta.

“Jika kami dengar ada pergantian, kami khawatir terjadi perubahan dari tiga poin ini, yang tentunya akan merugikan kami yang telah berjuang sejak tahun 2017 lalu. Kita perlu ada jaminan dari Gubernur bahwa tidak ada perubahan dalam tiga poin ini, jika Kadis PU diganti,” terangnya.

Hal yang sama disampaikan Sekertaris GEL Papua, Jimmy Halekombo, menurutnya, momen pergantian kadis PU tidak tepat karena ada kontrak kerja 6 bulan.

“Kalau gubernur lakukan, ini akan menimbulkan kegaduhan. Apalagi ini sudah masuk minggu tenang. Padahal kami semua berharap pilkada di Papua dapat berjalan aman dan damai,” katanya.

Jimmy menduga ada kepentingan besar oknum tertentu dibalik pergantian jabatan ini. “Kami pengusaha dan seluruh elemen masyarakat secara tegas menolak pergantian ini. Ini tidak boleh terjadi karena dapat merugikan banyak orang terutama kami sebagai pengusaha asli Papua,” tegasnya.

Lanjut Jimmy juga meminta Penjabat Gubernur agar fokus melaksanakan tugas mengawal pilkada agar berjalan aman dan damai, tanpa perlu melakukan pergantian jabatan pejabat eselon dilingkup Pemerintah Provinsi Papua.