Pasific Pos.com
Papua Selatan

Pengadilan Agama Merauke Raih Akreditasi A

MERAUKE,ARAFURA,- Pengadilan Agama Merauke berhasil mendapatkan akreditasi A yang merupakan tahap pertama akreditasi pertama. Tentunya hal ini patut disyukuri mengingat untuk di seluruh Indonesia Pengadilan Agama Merauke menjadi salah satunya yang mendapat akreditasi A. Ketua Pengadilan Agama Merauke, H.Irwan Jamaluddin, SH, MH mengemukakan bahwa butuh waktu yang cukup lama hingga akhirnya akreditasi A dapat diperoleh secara resmi akhir Desember 2017 lalu di mana pihaknya telah diundang ke Makassar untuk menerima langsung dari Ketua Mahkamah Agung.

Beberapa factor menjadi indikator penilaian khususnya yang terkait dengan pelayanan yang diberikan kepada para pencari keadilan. “Memang soal pelayanan juga menjadi salah satu indikator yang dinilai untuk memperoleh akreditasi tersebut. Oleh sebab itu kami berharap akan semakin optimal dalam memberikan pelayanan ke depan terlebih setelah mendapatkan akreditasi,”jelas H.Irwan kepada ARAFURA News di ruang kerjanya belum lama ini.

Ia menjelaskan, untuk memaksimalkan pelayanan maka pihaknya telah menyiapkan beberapa ruangan yang strategis dalam menunjang pelayanan. Untuk para pihak pencari keadilan ruangan secara khusus berada di bagian belakang dengan suasana yang lebih nyaman, lengkap dengan televisi, mushola, toilet, AC dan sejumlah fasilitas penting lainnya. Jadi setiap jenis pelayanan telah disediakan ruangan masing-masing dengan desain kantor yang khusus di mana untuk para pihak sengaja disiapkan di ruangan belakang bukan di depan seperti kantor-kantor pada umumnya. Namun sebaliknya, untuk administrasi perkantoran terdapat di bagian depan sehingga akan lebih tertib karena pihaknya tidak bertemu langsung dengan para pihak.

Meskipun begitu, apa yang dilakukan sama sekali bukan bermaksud mengerdilkan pelayanan kepada para pihak namun lebih kepada optimalisasi selama proses melayani. Saat disinggung tentang ketersediaan SDM, ia mengakui sangat terbatas. Jumlah yang ada sekarang hanya 21orang sudah termasuk tenaga honorer. Padahal beberapa jabatan masih perlu dilengkapi namun karena belum tersedia pihaknya harus menjalankan tugas rangkap dan memfungsikan tenaga honorer sebagai staf. Untuk tenaga hakim saja hanya 5 orang di mana ketua juga menjabat sebagai hakim. “Ketua juga tidak memiliki wakil oleh sebab itu SDM yang ada dimaksimalkan saja,”pungkasnya.