Pasific Pos.com
Papua Barat

Pengadaan Lahan Sirkuit Motor Prix

Pembahasan Diusulkan Rp. 2 Miliar Membengkak Jadi Rp. 2,950 Miliar

Manokwari, TP – Pernyataan Wakil Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Provinsi Papua Barat, Jefrry Auparay jika nama penerima aliran dana pengadaan lahan sirkuit motor prix akan terungkap dalam proses persidangan, Rabu (21/2/18), ternyata tidak terbukti.

Sebab, saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Manokwari, Decyana Caprina, SH dan rekannya di Pengadilan Tipikor Papua Barat di Manokwari, atas terdakwa Sroyer Elisa (Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat) dan Zeth S. Ayal, hanya mantan Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat, Ishak L. Hallatu.

Dalam persidangan yang dipimpin ketua majelis hakim, Aris S. Harsono, SH, MH beragenda pemeriksaan saksi, Hallatu menyatakan bahwa dirinya saat itu menjabat Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua Barat.

Diungkapkannya, dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2016, dialokasikan anggaran pengadaan lahan sirkuit motor prix sekitar Rp. 2 miliar. Namun, lanjut dia, saat itu dia ditunjuk dan diberi mandat selaku Penjabat Bupati Teluk Bintuni, sehingga tidak lagi mengikuti proses pembahasan anggaran.

Hakim pun menunjukkan dokumen daftar penggunaan anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2016 dengan nilai Rp. 2,950 miliar. Namun, saksi mengaku tidak tahu apabila anggaran pengadaan lahan sirkuit motor prix mencapai Rp. 2,950 miliar, karena seingatnya, saat pembahasan anggaran 2016, anggaran yang diusulkan hanya Rp. 2 miliar.

“Kalau untuk penambahan anggaran, saya tidak tahu, karena seingat saya, waktu pembahasan, nilai yang diusulkan Rp. 2 miliar, sebelum ke Teluk Bintuni menjadi Penjabat Bupati. Namun, masih ada kemungkinan penambahan anggaran terjadi pada pembahasan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2016,” jelas Hallatu.

Menanggapi keterangan Halllatu, Sroyer Elisa membenarkan keterangan tersebut, sedangkan Zeth Ayal menyatakan tidak tahu.

Usai mendengarkan keterangan mantan Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat, majelis hakim menutup persidangan dan akan dilanjutkan, Rabu (28/2), dengan agenda pemeriksaan saksi ahli.

Penasehat hukum terdakwa, Zeth Ayal, Pieters Wellikin, SH, usai persidangan, mengatakan, setiap saksi yang dihadirkan JPU, tidak terkait kliennya, karena paling banyak seputar proses pelelangan, pembentukan panitia pelelangan, tim pembebasan, dan kerja-kerja di Biro Pemerintahan. “Keterangan saksi tadi tidak ada relevansi dengan klien kami,” katanya.

Dicecar tentang anggaran yang diterima kliennya, Wellikin mengatakan, dari tahapan pertama pencairan anggaran sebesar Rp. 1,4 miliar, kliennya hanya diberikan Rp. 950 juta, tetapi sudah dikembalikan.

Sementara itu, Kasie Pidsus Kejari Manokwari, Muslim, SH mengatakan, sejumlah saksi yang dihadirkan, tidak mengenal terdakwa, Zeth Ayal, karena Zeth Ayal hanya melalui terdakwa, Sroyer Elisa.

“Zeth Ayal tidak bekerja pada Biro Pemerintahan Setda Papua Barat, sehingga banyak orang tidak mengetahui dia, tapi terdakwa, Zeth Ayal diketahui dari terdakwa Sroyer Elisa,” jelas Muslim Kepada Tabura Pos di Pengadilan Tipikor Papua Barat, kemarin.

Ditanya tentang saksi yang akan dihadirkan JPU dalam persidangan berikut, Muslim menjelaskan, kemungkinan semua saksi sudah diperiksa, sehingga minggu depan dijadwalkan menghadirkan saksi ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat. [FSM-R1]