Pasific Pos.com
Papua Barat

Penasehat Hukum WNA Tiongkok Minta Majelis Hakim Batalkan Dakwaan JPU

Manokwari, TP – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Manokwari yang diketuai Aris S. Harsono, SH, MH mulai menyidangkan kasus dugaan penambangan Emas ilegal di Kali Kasih, Kampung Pubuan, Distrik Kebar Timur, Kabupaten Tambrauw, Selasa (13/2).

Sidang perdana beragenda pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Manokwari, Alwin M. Rambi, SH terhadap 5 terdakwa warga negara asing (WNA) asal Tiongkok, Zheng Lianghua (45 tahun), Wu Haian (47 tahun), Wu Shijun (47 tahun), Wu Bajin (40 tahun), dan Wu Dongping (46 tahun).

JPU membeberkan, kelima terdakwa secara sengaja dan niat melakukan penambangan Emas ilegal di Kali Kasih, tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) selama kurun waktu September 2017.

Dari penangkapan kelima terdakwa, pihak kepolisian berhasil mengamankan kertas putih berisi serbuk yang diduga Emas seberat 167 gram. Atas perbuatan kelima terdakwa, JPU menjerat mereka dengan Pasal 158 jo Pasal 37, Pasal 40 Ayat 3, Pasal 48, Pasal 67 Ayat 1, Pasal 74 Ayat 1 atau Ayat 5 jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Sementara itu, penasehat hukum para terdakwa, Rumtam, SH dan rekan, dalam eksepsinya meminta majelis hakim membatalkan dakwaan JPU Kejari Manokwari.

Alasannya, Rustam mengatakan, JPU pada penerapan pasal dalam undang-undang, yakni Pasal 158 tanpa menyebutkan undang-undang tentang apa, demikian juga Pasal 37, Pasal 40 Ayat 3, Pasal 48, Pasal 67 Ayat 1, dan Pasal 74 Ayat 1 atau Ayat 5.

Kemudian, ungkap dia, Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dengan rumusan unsur pasal dalam dakwaan penuntut umum, yakni yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

“Setelah saya melihat rumusan JPU, ternyata Pasal 158 adalah dari UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan rumusannya dalam dakwaan JPU yakni melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, dan IUPK,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, ia meminta majelis hakim membatalkan dakwaan JPU. Usai mendengarkan eksepsi penasehat hukum para terdakwa, majelis hakim menutup persidangan dan akan dilanjutkan, Senin (19/2) dengan agenda tanggapan JPU atas eksepsi penasehat hukum para terdakwa. [FSM-R1]