Pasific Pos.com
Papua Barat

Penasehat Hukum Berencana akan Hadirkan Saksi dari Kemendikbud

Manokwari, TP – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Papua Barat di Manokwari yang diketuai, Aris S. Harsono, SH, MH melanjutkan sidang kasus korupsi dana program Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (PKP-SPM DIKDAS) di Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 atas terdakwa, Williams Anthony Torey selaku Kepala Bidang SMP, Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama, Rabu (28/2).

Sidang beragenda pemeriksaan saksi ahli dan saksi meringankan, tim penasehat hukum terdakwa, Williams A. Torey, Alberth Matakupan, SH menghadirkan saksi meringankan dari Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi ahli dari BPKP Perwakilan Papua Barat.

JPU Kejari Manokwari, Ramli Amana, SH usai persidangan, mengatakan, dari kegiatan SPM ini, ada beberapa item kegiatan di DPA yang tidak sesuai dan ada pengeluaran yang dikeluarkan tidak sesuai dan ada kegiatan fiktif, sehingga total anggaran kegiatan dari Rp. 1,250 miliar sesuai audit BPKP, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 526.000.000.

Sedangkan Albert Matakupan mengungkapkan, saksi meringankan yang dihadirkan tim penasehat hukum dari Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama, memberikan keterangan seputar sidang MP TPTGR yang dilakukan lembaga internal.
“Dari keterangan saksi, klien kami kooperatif dan hadir pada sidang MP TPTGR,” ungkap Matakupan kepada para wartawan di Pengadilan Tipikor Papua Barat di Manokwari, kemarin.

Menanggapi keterangan saksi ahli yang dihadirkan JPU, Matakupan menjelaskan, keterangan saksi ahli pada intinya ada kerugian negara yang disampaikan, tetapi saksi ahli tidak mengetahui bahwa sudah ada pengembalian yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, baik anggaran tahap 1 dan tahap 2, sedangkan pengembalian anggaran untuk tahap 3 dan 4 masih dalam proses pengembalian.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP, ada anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan terdakwa sebesar Rp. 500 juta sekian, sehingga di situlah terjadi temuan, karena ada sekitar Rp. 336 juta digunakan terdakwa membiayai kegiatan afirmasi, bukan kegiatan SPM.

Sebelumnya, ungkap Matakupan, anggaran SPM digunakan untuk kegiatan afirmasi, sudah ada pemberitahuan bahwa dirinya akan mengembalikan anggaran SPM tersebut.

“Kami masih ada saksi tambahan meringankan yang akan kami hadirkan minggu depan. Kalau tidak ada halangan, kami hadirkan orang dari kementerian untuk menjelaskan tentang pengembalian dari kementerian, karena dana ini adalah dana hibah dari Uni Eropa dan sudah ada MoU antara Pemda Teluk Wondama dan Kementerian,” ungkapnya.

Ditanya tentang sistem penggunaan dana hibah, Matakupan menerangkan, kegiatan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang dilakukan di daerah menggunakan APBD Kabupaten Teluk Wondama sebesar Rp. 1,250 miliar.

Nanti, ia menjelaskan, dari setiap program kegiatan yang dilakukan, dibuat laporan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban ke Kemendikbud dan berdasarkan laporan itu, anggaran APBD dikembalikan ke kas daerah.
“Anggaran tersebut sudah dikembalikan ke kas daerah tahap 1 maupun tahap 2. Untuk tahap 3 dan tahap 4 masih dalam proses pengembalian,” pungkas Matakupan. [FSM-R1]