Manokwari, TP – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan mengatakan, penanggulangan malaria memerlukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan di luar sektor kesehatan yang harus dijalin harmonis, karena akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan tentunya tidak bisa dilakukan masyarakat dengan mudah bila sarana transportasi kurang memadai.
Dikatakan Gubernur, salah satu cara kecil menekan perkembang biakan malaria yaitu mengurangi genangan air untuk mengurangi tempat nyamuk berkembang biak, sehingga jamban sehat dan air bersih mutlak diperlukan dalam penyediaan rumah sehat bagi masyarakat.
Gubernur mengungkapkan, menggerakkan masyarakat untuk melindungi diri sendiri dan lingkungannya memerlukan peran dari kepala kampung dan distrik. Demikian juga berbagai kebutuhan untuk kerja bakti, pengawasan minum obat, rujukan, serta pengawasan oleh kader kesehatan.
“Contoh-contoh yang saya sampaikan tadi menunjukkan bahwa jajaran kesehatan perlu didukung oleh sektor lainnya untuk akselerasi penanggulangan malaria di wilayah kita,” ujar Gubernur pada Pertemuan Advokasi dan Sosialisasi Percepatan Eliminasi Malaria bagi Kepala Distrik dan Kepala Kampung se-Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) di Hotel Swissbel Manokwari, Kamis (2/5).
Gubernur mengatakan, Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Mansel merupakan dua kabupaten dengan kasus malaria tertinggi di Provinsi Papua Barat.
Menurutnya, selain memperkuat kolaborasi yang sudah ada, kolaborasi-kolaborasi lainnya juga perlu mulai dibangun, baik dengan masyarakat, pihak swasta, maupun dengan pihak mitra pembangunan.
Gubernur mengungkapkan, Hari Malaria sedunia yang diperingati setiap tanggal 25 April merupakan momen yang dibuat untuk mengingatkan kita untuk sama-sama bersinergi mewujudkan Dunia Bebas malaria dan Bebas Malaria Mulai dari Saya dengan lima pesan utama yaitu hindari gigitan nyamuk, tidur malam pakai kelambu atau obat anti nyamuk, keluar malam pakai baju panjang, jika bergejala malaria, maka periksa darah, serta jika positif malaria obati dengan obat anti malaria.
“Tidak lupa juga kita harus membersihkan lingkungan kita dengan mengalirkan genangan air, melancarkan selokan air, menimbun genangan air dan memastikan setiap orang berada di wilayah kampung yang bergejala malaria segera dilaporkan agar mendapatkan pengobatan segera dan tuntas. Serta memastikan semua warga kita di distrik, di kampung mengetahui bagaimana mencegah penularan malaria dan dapat berperan aktif untuk menjaga lingkungannya,” jelas Gubernur.
Gubernur menegaskan kepada kepala daerah, kepala distrik, dan kepala kampung untuk berkomitmen dan memberi dukungan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan percepatan eliminasi malaria.
“Alokasikan dana kampung untuk pertemuan pemberdayaan masyarakat, kerja bakti menjaga lingkungan dan meningkatkan kapasitas kader,” tegasnya.
Gubernur juga mewajiban semua jenjang pelayanan kesehatan seperti rumah sakit umum milik pemerintah dan swasta, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, dan fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun swasta lainnya untuk membentuk dan memastikan berfungsinya sistem pelayanan dan manajemen program malaria agar mampu memberikan informasi dan pelayanan yang bermutu sesuai standar untuk mendukung pelaksanaan percepatan bebas malaria.
“Selain itu, seluruh kelompok fungsional seperti Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat, kelompok dunia usaha, LSM, sekolah, dan universitas, serta organisasi profesi perlu mendukung pelaksanaan percepatan eliminasi malaria. Seluruh keluarga mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi gejala dini malaria serta mampu membuat keputusan untuk mencari pertolongan segera jika terinfeksi atau merasa terinfeksi penyakit malaria untuk mendukung pelaksanaan percepatan bebas malaria,” tandasnya.
Sementara itu, ketua panitia Edi Sunandar mengatakan, dalam rangkaian memperingati Hari Malaria sedunia 2019, pihaknya segaja mengundang seluruh kepala distrik, kepala kampung, dan kepala puskesmas di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Manokwari Selatan yang jumlahnya sebanyak 270 orang.
Hal itu dilakukan karena dua kabupaten tersebut merupakan kabupaten dengan kasus malaria tertinggi tahun 2018.
“Besar harapan kami, dengan pertemuan ini, kami mengajak kepada semua kepala distrik, kepala puskesmas, dan kepala kampung, marilah kita bekerja sama untuk membebaskan, malaria mulai dari diri kita, keluarga kita, kampung kita, distrik kita dari malaria. Dengan sendirinya, kabupaten, provinsi, dan negara Indonesia akan terbebas dari malaria,” tukasnya. [BNB-R4] 