MERAUKE,- Ketua Harian KPA Kabupaten Merauke yang juga Wakil Bupati Merauke, Dr.Fauzun Nihayah, S.Hi,MH mengharapkan kerjasama dari semua stake holder dalam menanggulangi penyebaran HIV, AIDS dan IMS di Kabupaten Merauke.
Ia juga menekankan kepada setiap pimpinan OPD agar dinas-dinas bisa menjadi contoh terkait dengan pencegahan HIV dan AIDS.
Bagaimana menjaga diri masing-masing dari bahaya HIV dan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan tes HIV melalui kerjasama dengan pihak KPA. Terkait dengan sejumlah persoalan yang dihadapi dan telah disikapi bersama, pihaknya menyambut baik dan meminta agar kerjasama terus ditingkatkan.
“Semua yang disampaikan terkait permasalahan di lapangan dan bagaimana cara menyikapinya, saya rasa merupakan masukan yang konstruktif dan akan menjadi catatan penting kami khususnya pengurus KPA.
Sebab kita harus memulai dengan belanja masalah terlebih dahulu,”ujarnya saat menutup pertemuan koordinasi dengan stake holder penanggulangan HIV dan IMS Kabupaten Merauke di ruang rapat kantor bupati, Kamis (26/6).
Menurut wabup, banyak masalah terjadi terkait dengan HIV dan AIDS. Merauke belum dapat dikatakan baik-baik saja karena masih ada masyarakat yang terjangkit penyakit ini. Oleh karena itu menjadi tugas bersama terutama terkait triple eliminasi agar dapat terlaksana dengan baik. Fungsi semua pihak harus dioptimalkan dan seluruh stake holder memiliki komitmen yang sama terhadap penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Merauke.
Sekedar diketahui, pertemuan tersebut dihadiri instansi terkait, kepolisian, PMI, TP PKK, Kantor Kementerian Agama, perwakilan OPD, DPRD dan perwakilan sejumlah pihak lainnya guna membahas upaya penanggulangan HIV dan IMS di Kabupaten Merauke. Berbagai masukan telah disampaikan demi kelancaran upaya dan langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan.
Antara lain pentingnya pendidikan sex sejak dini, menggencarkan sosialisasi, edukasi di tingkat anak dan remaja, dukungan terhadap stake holder, pentingnya peran tokoh masyarakat dan tokoh agama, ketersediaan obat, dukungan layanan kesehatan, penanganan masalah gizi, faktor sosial ekonomi dan lain sebagainya.(iis)
