Pasific Pos.com
Papua Barat

Penanganan Dugaan Tipikor Pengadaan Lahan di Dinas Perumahan Dipertanyakan

Manokwari, TP – Jaringan Advokasi dan Kebijakan Anggaran (Jangkar) Provinsi Papua Barat mempertanyakan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah oleh Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat seluas 1 hektar senilai Rp. 4,5 miliar.

Dikabarkan tanah seluas 1 hektar ini dianggarkan dalam APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016, dimana kasusnya kini sudah memasuki tahap penyidikan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Barat.

Direktur Jangkar Provinsi Papua Barat, Metuzalak Awom mengatakan, penyelidikan dugaan tipikor itu dimulai pada 2016, tetapi sampai hari ini terkesan hilang di pertengahan jalan dan tidak pernah bunyi lagi.

“Kalau kasus ini tidak memenuhi unsur, maka Ditreskrimsus Polda Papua Barat harus menerbitkan SP3 supaya masyarakat tahu bahwa dugaan kasus tipikor itu sudah selesai,” kata Awom kepada Tabura Pos di ruang kerjanya, belum lama ini.

Dikatakan Awom, apabila kasus dugaan tipikor ini tidak dilanjutkan, maka akan menimbulkan masalah baru serta akan dianggap hal biasa dan terus terjadi.

“Untuk itu, kami berharap Polda Papua Barat menyampaikan ke publik sejauhmana penanganan perkara di Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat.
Jika ada kendala bisa meminta bantuan instansi non pemerintah yang memiliki jaringan yang cukup untuk memberikan data terkait perkara ini,” saran Awom.

Menurutnya, pertanyaan tentang penanganan kasus dugaan korupsi lahan oleh Dinas Perumahan, bukan karena membenci atau iri hari, tetapi ini lebih pada tuntutan masyarakat yang terus berteriak. Sayangnya, model-model permainan seperti ini terus berlangsung hingga saat ini. [FSM-R1]