Pasific Pos.com
Papua Barat

Pemrakarsa Diminta Segara Menyerahkan Dokumen AMDAL Untuk Dinilai

Manokwari, TP – Dalam rangka mendukung percepatan perpanjangan Bandara Rendani Manokwari, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Papua Barat mendesak Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat selaku pemrakarsa untuk segara menyerahkan dokumen AMDAL agar secepatnya dapat dilakukan penilaian.

Pasalnya, diungkapkan Kabid panataan dan penegakan hukum lingkungan DLH Provinsi Papua Barat, Daniel L. Haumahu, document AMDAL menjadi salah satu persyaratan penting dalam rangka mendukung percepatan perpanjangan Bandara Rendani Manokwari.

“Tugas kita menilai document, yang harusnya menyusun document AMDAL pihak pemrakarsa melalui konsultan yang mereka tunjuk,” ungkap Haumahu kepada Tabura Pos di Kantornya, Senin (9/7).

Dia menuturkan, karena sudah dilakukan konsultasi public, maka konsultan harus segera menyusun draft kerangka acuan kemudian diserahkan kepada pihaknya untuk dinilai dan disetujui, sehingga bisa diajukan document AMDAL RKL-RPL agar dapat dikeluarkan rekomendasi untuk penerbitan izin lingkungan dan SK kelayakan lingkungan.   

Haumahu menerangkan, sebab sesuai rancangan Dinas  Perhubungan Provinsi Papua Bara akan dilakukan perpanjangan hingga 800 meter, maka perlu diperhatikan timbulnya dampak hipotetik baru.

“Kita juga sangat berhati-hati menyusun arah dokumen lingkungan dan selalu meminta pertimbangan Kementerian akan munculnya dampak hipotetik baru, seperti perubahan bentang alam dan penggusuran warga,” ujar dia,

Lanjut Haumahu, pihaknya siap bekerja untuk mendukung program perpanjangan Bandara Rendani, asalkan pihak terkait harus memperhatikan aturan yang ada dan tidak menimbulkan tanggungjawab baru diluar tupoksi bidang mereka.

Menurut dia, jika kajian tidak dilakukan secara baik, maka dampaknya masyarakat yang merasa dirugikan bisa saja kembali menuntut pihak Pemerintah daerah (Pemda), dengan membawa persoalan baru ke meja hukum.

Ditegaskannya, bagaimana DLH bisa mendukung percepatan perpanjangan Bandara Rendani Manokwari kalau sampai saat ini, pihak pemrakarsa baru sebatas konsultasi publik.

“Secara aturan harus ada dokumen AMDAL baru pihak pemrakarsa bisa melaksanakan kegiatan dilapangan untuk perpanjangan Bandara Rendani, sekalipun kita Pemerintah, jangan kita paksa keadaan,” tandas dia. [BOM]