Jayapura,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menolak mengubah fungsi kawasan seluas 33,3 hektare di Kemiri Sentani, Kabupaten Jayapura, untuk dijadikan tempat relokasi korban banjir bandang sentani beberapa waktu lalu. Penegasan itu disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Papua, Noak Kapisa, kepada pers di Jayapura, Kamis, 20 Juni 2019.
Noak mengatakan, area seluas 33,3 hektar tersebut adalah daerah arboretum atau kawasan hutan yang di dalamnya terdapat banyak spesies flora dan fauna, sehingga tidak bisa dialihfungsikan. “Kami sudah mendapat surat dari Bupati Jayapura untuk memakai kawasan itu sebagai tempat relokasi warga korban banjir, tapi dalam rapat bersama Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, BNPB, Biro Hukum, Bappeda dan Aset daerah, semua menolak permintaan itu karena area itu harus tetap dijaga,” tegasnya.
Noak menegaskan, kawasan itu harus dipertahankan karena ada hubungannya dengan cagar alam Cycloop dan danau Sentani, yang mana fungsinya adalah menjaga keseimbangan. “Kami akan undang Pemkab Jayapura untuk duduk bersama membahas masalah ini,” ujarnya.
Selain itu, katanya, kawasan di kemiri tidak boleh diubah fungsinya. Apalagi saat ini Kabupaten Jayapura tengah mempersiapkan diri menuju Adipura, sehingga kami mendukung kawasan itu menjadi hutan kota yang harus tetap jaga dan dilindungi. “”Soal program Adipura kami mendukung. Nanti pemerintah provinsi, kabupaten dan pihak kementerian lingkungan hidup dan kehutanan akan menata kembali kawasan itu menjadi bagus untuk menjadi hutan kota. Dengan harapan program Adipura yang pak bupati canangkan bisa tercapai tahun depan,”
“Kami juga akan usulkan ke Bupati Jayapura agar SK kan areal 33,3 hektare ini menjadi hutan kota, karena itu menjadi salah satu syarat Kabupaten Jayapura meraih Adipura. Mari kita sama-sama dengan masyarakat menata itu menjadi baik,” sambungnya.
Naok Kapisa menambahkan, jika ini dilakukan maka fungsi mempercantik kota, fungsu konserfasi, dan fungsi wisata juga akan ada. Untuk itu, kata ia, Ini yang perlu dibicarakan dengan pemerintah kabupaten bersama pemilik hak ulayat yang ada di daerah itu.
“Jika belajar dari bencana kemarin, berarti daerah yang ada di bawah kaki gunung adalah daerah yang rawan bencana semua. Artinya, permukinan memang penting, tapi apakah harus tetap di bawah kaki gunung cycloop. Ini yang harus dipikirkan kembali,”
“Lebih baik kawasan di bawah kaki gunung cycloop kita kelola dan hijaukan kembali. Jadi kami akan tetap mempertahankan areal 33,3 hektare ini sebagai kawasan arboretum,” katanya Kapisa.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Papua Jan Jap Ormuseray menegaskan kawasan Kemiri, Sentani, merupakan wilayah rawan banjir dan berpotensi sebagai daerah rawan bencana secara permanen.
Oleh karenanya, ia mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Jayapura, mencari lokasi lain yang lebih tepat, sehingga tak menimbulkan masalah dikemudian hari.
“Kalau rencana relokasi sendiri prinsipnya kita mendukung. Hanya yang harus jadi pertimbangan, kawasan Kemiri merupakan daerah rawan banjir. Bahkan pada lahan milik Pemprov seluas 33 hektar yang dikelola dinas kehutanan pun tergenang banjir kemarin“.
“Kemudian, kolam yang tadinya masyarakat gali untuk ambil pasir juga terdampak banjir hingga tertutup tanah maupun batu. Makanya kita minta jangan direlokasi ke Kemiri, sebab jangan nanti kita bikin susah masyarakat lagi disitu,” bebernya.