Pemprov Papua Tegaskan Komitmen Perluas Inklusi Keuangan bagi UMKM dan Pelaku Produktif

Jayapura,- Pemerintah Provinsi Papua melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menegaskan kembali komitmen kuatnya untuk memperluas inklusi keuangan di Papua.

Rapat Koordinasi TPAKD yang dibuka langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Suzana Wanggai, sebagai Koordinator TPAKD, berlangsung di Kantor Gubernur Papua, Selasa (9/9), sebagai momentum penting untuk merumuskan langkah konkret dan program kerja yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Papua.

Suzana Wanggai dalam arahannya, menyampaikan, Terima kasih kepada seluruh tim yang hadir. Kehadiran bapak ibu sekalian sangat penting untuk memberikan masukan, saran, dan pemikiran dalam memperluas pemahaman akses keuangan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, petani, nelayan, dan kelompok usaha produktif lainnya.

Sementara itu, Kepala Biro Pembangunan dan Administrasi Pemerintahan Setda Papua, Dr. Andri sebagai SKPD pengkoordinasi TPAKD menegaskan pentingnya pemerataan layanan keuangan formal.

Menurutnya, Saat ini saham atau tabungan di bank masih dianggap terbatas bagi kalangan tertentu. Padahal, layanan keuangan seharusnya bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat.

“Melalui TPAKD, kita ingin memperkuat komitmen bersama agar akses keuangan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Papua.” ujarnya

Rakor TPAKD ini dihadiri berbagai pihak penting, termasuk perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Papua, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Papua, pimpinan lembaga keuangan nasional, kepala SKPD terkait, serta mitra ekonomi Pemerintah Provinsi Papua.

Sinergi lintas sektor ini menjadi landasan penting untuk memperkuat inklusi keuangan, mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat, dan membangun fondasi ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan.

Related posts

Pemprov Papua Usulkan Perubahan Kawasan Hutan Seluas 824 Ribu Hektar

Bams

Ketua TP PKK Papua Ajak Anak-Anak Sarmi Gemar Makan Ikan

Bams

Satgas Ops Damai Cartenz Dapat Apresiasi, Berhasil Ungkap Jaringan KKB

Fani

DPR Papua Soroti Buruknya Pelayanan Kesehatan dan Tunggakan BPJS di Sejumlah Rumkit

Bams

Anggota DPRD Yahukimo: Persoalan SK Kepala Kampung Tidak Boleh Mengganggu Roda Pemerintahan

Jems

PB3MI Sosialisasi Perlindungan Pekerja Migran dan Pembukaan Pos P4MI di Papua

Bams

Leave a Comment