Pasific Pos.com
Info Papua

Pemprov Godok Pergub Penanganan Eks Pelintas Batas PNG

JAYAPURA.- Pemerintah Provinsi Papua sedang menggodok Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penanganan eks pelintas batas asal Papua dari negara tetangga PNG yang telah kembali dan menetap di Indonesia.

jelas Kepala Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Papua Dra. Suzanna Wanggai di Jayapura, Kamis (28/6) mengatakan, pihaknya sedang melakukan pendataan terhadap mereka eks warga Papua dari PNG.

Dikatakan, sementara ini Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Papua dan Biro Hukum Papua sedang menyiapkan Pergub tentang penanganan eks pelintas batas asal Papua dari PNG.

Suzanna menuturkan, Pergub tentang penanganan eks pelintas batas asal Papua dari PNG ini sangat penting sekali. “Pergub ini nantinya menjadi satu payung besar bahwa pembangunan perbatasan kita mau bicara perbatasan kita harus terpadu semuanya. Kita tak bisa sendiri sendiri,” terangnya.

Ia mengatakan, jumlahnya warga asal Papua yang telah kembali dari PNG, cukup besar. Mereka menetap di semua titik perbatasan, dan ada warga yang melapor dan yang tak melapor lebih banyak lagi.

“Mereka bukan eks pelintas batas yang dari luar, tapi mereka telah mendiami disepanjang perbatasan RI-PNG. Artinya mereka yang sudah menetap disini bukan yang kita mau pulangkan,” ucap dia.

Dijelaskannya, kalau mereka masih di wilayah PNG, kalau memang namanya hak hidup dan mereka merasa nyaman disilakan. Tapi mereka pun harus menghargai aturan yang ada di wilayah pemerintah RI.

Suzanna menerangkan, penanganan eks pelintas batas asal Papua dari PNG ini merupakan PR besar untuk pemerintah RI, untuk menangani mereka.

“Kita tak mengistimewakan tapi bagaimanapun mereka adalah WNI yang kembali lagi ke Indonesia untuk tinggal dan bersama ikut juga membangun,” terangnya.

Karena itu, tukas Suzanna, pemerintah RI perlu menangani mereka secara integritas dan terpadu, seperti tak hanya memberikan mereka rumah tinggal, tapi juga perlu pendampingan.

“Kita tempatkan mereka kemudian kita tak membiarkan mereka, kita tak pernah merasa puas hanya memberikan saja. Tapi juga bagaimana pendampingan pemerintah kepada mereka,” katanya.

Ia menerangkan, pemerintah bisa memberikan dan menerapkan konsep-konsep transmigrasi kepada mereka.
“Kenapa kita bisa buat program-program transmigasi buat saudara-saudara kita dari luar, tapi kenapa kita tak bisa memberikan kepada saudara-saudara kita yang satu darah ini,” pungkas Suzanna.