Manokwari, TP – Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Elimas Bosawer meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat agar mengintruksikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki proyek menunda pembagian proyek TA 2019, hingga pemilu 2019 selesai.
Permintaan itu, kata Bosawer, Ia sampaikan karena khawatir anggaran proyek akan digunakan untuk kampanye, karena menurutnya para caleg sebagian besar adalah kontraktor, baik asli Papua maupun Nusantara.
“Berkaitan dengan sekarang ini (tahun politik), kalau bisa jangan diberikan dulu sampai selesai pemilu. Saya khawatirnya kalau diberikan sekarang, uangnya malah dipakai untuk pemilu, karena kita ketahui banyak kontraktor yang juga jadi caleg,” kata Bosawer kepada Tabura Pos di Kantor MRPB, Selasa (12/3).
Menurutnya, ada sekitar 30 persen kontraktor di Papua Barat, khususnya di Manokwari maju sebagai caleg baik DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi, maupun DPR Kabupaten/kota. “Banyak orang yang jadi caleg, jadi jangan sampai tiga puluh persen dapat raup atau hilang begitu saja, untuk mereka pakai untuk kampanye. Jadi, tunggu selesai pemilu baru dibagikan dan dilelangkan,” usulnya.
Anggota kelompok kerja (pokja) agama ini, mengingatkan agar pembagian proyek khusus bagi pengusaha asli Papua melalui penunjukan langsung instansi teknis yang menangani paket dapat bekerja sama dengan asosiasi pengusaha Papua yang ada di Papua Barat maupun di Manokwari.
“Yang paling bagus jangan dikasih melalui person, tetapi melalui asosiasi yang ada supaya terakomodir dengan baik,” pungkasnya. [SDR-R3] 