Pasific Pos.com
Pendidikan & Kesehatan

Pemprov Didesak Segera Kucurkan Anggaran Covid-19 ke RSUD Jayapura

Anggaran Covid-19 ke RSUD Jayapura
Ketua Komisi V DPR Papua, Timiles Yikwa,SE didampingi Anggota Komisi V DPR Papua, Nason Utty dan Namantus Gwijangge saat memberikan keterangan pers usai sidak di RSUD Jayapura, Kamis, (30/4)

Jayapura, – Komisi V DPR Papua yang membidangi Kesehatan mendesak Pemerintah Provinsi Papua agar segera mengucurkan anggaran untuk penanganan virus Corona atau Covid-19 ke RSUD Jayapura.

Pasalnya, saat ini RSUD Jayapura tengah kekurangan anggaran dalam penanganan pandemi virus corona atau covid-19.

“Dari hasil sidak kami, ternyata RSUD Jayapura kekurangan anggaran untuk penanganan Covid-19. Ini mendesak, sehingga kami meminta Pemprov Papua melalui Gugus Tugas Covid-19 untuk dapat segera mengucurkan anggaran itu,” kata Ketua Komisi V DPR Papua, Timiles Yikwa, SE didampingi Anggota Komisi V DPR Papua, Nason Utty,SE dan Namantus Gwijangge usai melakukan sidak di RSUD Jayapura, Kamis (30/4), siang.

Dari hasil pertemuan tertutup dengan Direktur RSUD Jayapura, Aloysius Giyai bersama jajaran dan Tim Gugus Tugas Covid-19 itu, Komisi V DPR Papua telah mendapatkan rincian kekurangan anggaran untuk RSUD Jayapura sebesar Rp 23 miliar.

Kekurangan anggaran itu, lanjut Timiles Yikwa, terutama untuk pengadaan peralatan medis atau alat kesehatan yang mendesak dalam penanganan Covid-19 di RSUD Jayapura.

“Dari pengajuan alat kesehatan, mereka menyampaikan sampai saat ini belum memadai atau belum sesuai dengan kebutuhan RSUD Jayapura dalam penanganan Covid-19,” tuturnya.

Selain itu, kata Timiles Yikwa, kekurangan anggaran itu, sebenarnya diperuntukan bagi tambahan insentif bagi para dokter dan tenaga medis yang menjadi garda terdepan penanganan Covid-19 di luar insentif lainnya.

“Jadi, insentif tambahan bagi para medis dan dokter ini belum jalan,” bebernya.

Menurut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, tidak perlu ada pemotongan anggaran bagi Dinas Kesehatan dan rumah sakit milik Pemprov Papua.

“Memang ada bantuan dari dinas kesehatan sebesar Rp 5 miliar, tapi itu tidak cukup. Karena dalam pertemuan tadi mereka menyampaikan bahwa itu tidak cukup. Tapi, sesuai kebutuhan maka mereka menyampaikan membutuhkan Rp 23 miliar. Sampai saat ini belum diberikan,” terangnya.

Untuk itu lanjut Timiles Yikwa, pihaknya meminta agar masalah kekurangan anggaran bagi RSUD Jayapura dapat segera diberikan untuk penanganan Covid-19, lantaran menjadi kebutuhan mendesak terutama untuk pengadaan peralatan kesehatan, termasuk ventilator.

“Kami akan panggil Tim Gugus Tugas Covid-19 dan Pemprov Papua untuk membicarakan masalah ini,”ucapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR Papua, Nason Utty mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada pribadi dan lembaga swasta yang telah memberikan bantuan sukarela untuk mengatasi Covid-19 kepada RSUD Jayapura, termasuk Pemprov Papua yang menyiapkan anggaran Rp 300 miliar lebih untuk penanganan Covid-19 di Provinsi Papua.

“Ada sekitar 26 donatur untuk mendukung dalam upaya melawan Covid-19 di RSUD Jayapura. Atas nama rakyat Papua, saya juga menyampaikan terima kasih kepada lembaga, LSM dan pribadi serta perusahaan yang memberikan sembako kepada setiap masyarakat yang terdampak Covid-19,” ungkap Nason.

Terkait RSUD rujukan untuk menangani Covid-19 seperti RSUD Jayapura, Nabire dan Merauke, Nason Utty berharap dapat diberikan dukungan untuk peralatan medis dalam penanganan Covid-19, sebab kebutuhan itu sangat mendesak.

“Jadi seperti RSUD Jayapura kebutuhannya Rp 23 miliar itu, terlepas dari Rp 5 miliar yang sudah dikasih karena sudah habis. Ini harus segera diberikan oleh Pemprov Papua dari Rp 300 miliar lebih termasuk rumah sakit rujukan lainnya, lantaran mendesak digunakan untuk pengadaan alkes,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Papua luncurkan RT/RW Tangguh COVID-19

Bams

Seleksi Jabatan Sekda Papua Tunggu Keputusan Jokowi

Bams

Menkes : Papua Hebat, Mampu Tekan Angka Kematian Akibat Covid-19

Bams

Doni Monardo Bangga Dengan Klub Persipura

Bams

Diduga Salah Diagnosa, Keluarga Korban Kecewa Dengan Penanganan RSUD Jayapura

Tiara

Pemprov Papua Kembali Perpanjang Masa Relaksasi Hingga 31 Juli

Tiara

Sempat Jadi Zona Hijau, Merauke dan Supiori Kini Jadi Zona Merah

Bams

Komisi IV DPR Papua Minta Pemprov Tambah Penerbangan

Tiara

Masih Ada Pedagang Yang Tidak Menggunakan Kartu Tanda Pengenal

Fani