Manokwari, TP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mengambil kebijakan akan memberikan paket proyek kegiatan dengan nilai di bawah Rp. 500 juta dengan penunjukan secara langsung kepada pengusaha asli Papua.
Kebijakan itu disampaikan Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani saat menghadiri Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Fordasi) ke-4 tahun 2019 di Yogyakarta, Kamis (28/2).
Lakotani dalam pertemuan itu mengatakan, kebijakan tersebut telah dilakukan sejak tahun anggaran 2018 lalu, dengan mengakomodir sebanyak-banyaknya pengusaha asli Papua. Sebab, jika pengusaha asli Papua diberikan kesempatan untuk mengikuti proses pelelangan dengan pengusaha lainnya yang sudah lebih dulu, maka mereka tidak akan mampu bersaing.
“Untuk itu kita berupaya mengambil kebijakan tersebut, dan di tahun 2019 ini ada sekitar 1.000 lebih kontraktor asli Papua yang diakomidir dalam pembagian paket proyek penunjukan langsung,” ungkap Lakotani.
Lakotani menjelaskan, kebijakan tersebut dilakukan Pemprov Papua Barat dalam rangka memberikan pemberdayaan, keberpihakan, dan mengangkat orang asli Papua agar hidup mereka bisa setara dengan saudara-saudara lainnya karena kebijakan yang diambil merupakan salah satu spirit dari implementasi Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua Barat. [FSM-R3] 