JAYAPURA – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jayapura, Bernard J. Lamia mengatakan, tahun ini BPBD hanya mendapatkan anggaran Rp8 miliar dari DPA APBD Pemerintah Kota Jayapura.
“Dengan anggaram Rp8 miliar saya rasa belum ideal. Padahal butuh dana besar untuk penanganan bencana. Seperti penanganan bencana banjir dan longsor bukan hanya satu atau dua titik saja tapi ada 15 titik dari Januari – Maret 2019,” tutur Bernard di Kantor Wali Kota Jayapura, Sabtu (6/7/19).
Beberapa titik yang terjadi longsor dan banjir, seperti longsor di tanjakan Polimak Kalam Kudus, banjir di Yoka, tanggung jebol di Muara Tami, jalan retak di Kodam, longsor di samping kantor Wali Kota, banjir di Organda, longsor di dok 9, dan banjir di SMAN 4 Jayapura, yang harus mendapatkan penanganan.
Selain itu, banjir di Pasar Youtefa, Entrop, Kantor Diklat Papua, Rusunawa Dok 9 pantai, Perumahan Pertamina Kayu Batu, Perumahan Lantamal X Dok 5 atas, dan pohon tumbang di jalan Polimak Bambu Kuning.
“Dana BPBD Kota Jayapura tidak akan mampu menanganan bencana ini,” tuturnya.
Meski demikian, Lamia menjelaskan, BPBD Kota Jayapura memfokuskan sosialisasi dan simulasi karena selama ini belum maksimal akibat keterbatasan dana dan Pemerintah Pusat memberikan bantuan hanya untuk hal-hal yang urgen saja.
“Roh dari BPBD sebenarnya ada di sosialisasi dan simulasi agar masyarakat menjadi tau dan mengerti bila terjadi bencana sehingga masyarakat tidak kebingunangan menyelamatkan diri,” tuturnya.