Timika, Kepala Bagian Sumber Dama Manusia (SDM) Setda Kabupaten Mimika Hengki Amisim mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika akan memberikan bantuan dana pendidikan kepada anak-anak asli Mimika (Amungme dan Kamoro) setelah dilakukan monitoring ke 15 kota studi, setelah ditemukan banyak temuan.
Menurutnya, selama ini pihaknya memberikan bantuan dana pendidikan bagi anak-anak Mimika namun tidak melakukan monitoring, sehingga laporan yang diterima baik dari mahasiswa dan kampus sangat berbeda, sehingga untuk memberikan bantuan pendidikan, pihaknya akan melakukan monitoring ke beberapa kota studi.
Ia menjelaskan, 15 kota studi tersebut diantara, Jakarta, Bandung, Bogor, Cilacap, Salatiga, Semarang, Jogja, Malang, Surabaya, Bali, Makasar, Manado, Manokwari, Jayapura dan Timika.
“Ini akan kita berikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa melalui APBD, jadi sementara ini bagian SDM sedang lakukan monitoring ke setiap daerah studi di 15 kota studi,” kata Hengki saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (26/6).
Tidak hanya itu, bantuan pendidikan yang diberikan banyak yang tidak memanfaatkan dengan baik oleh mahasiswa yang meneima bantuan pendidikan, artinya banyak anak-anak yang dikirim untuk sekolah namun hingga saat ini belum ada laporan pasti berapa yang telah selesai kuliah. Sebab, pihak SDM belum menerima laporan dari mahasiswa yang telah lulus, justru laporan yang berasal dari mahasiswa berbeda dengan laporan dari kampus.
“Untuk memastikan anak-anak ini kuliah, karena banyak kasus yang kita ketemu sebelum-sebelumnya, tidak kuliah tapi bantuan kita kasih jalan, terkait apa masih aktif atau tidak, kartu hasil studi itu memenuhi syarat atau tidak karena hitung-hitung ini sudah berapa tahun pemerintah bantu mahasiswa melalui dana Otsus ini sudah lama, kemudian yang selesai juga belum lapor ke kita, kami ke kampus-kampus baru ketahuan dengan bukti dari kampus yang bersangkutan,” ungkapnya.
Belajar dari pengalaman, Pemkab Mimika akan memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak asli Mimika pada bulan Agustus nanti setelah adanya monitoring, dan didukung dengan nilai yang IPKnya lebih dari 2,00.
“Tahun ini Pemda tidak bantu begitu saja, tapi harus memastikan dari hasil kuliah KHS itu memenuhi syarat atau tidak, untuk tahun ini IPK harus 2, baru kami (pemda) bisa bantu, kalau dibawa IPK itu kami tidak akab bantu walaupun itu anak Amungme Kamoro,” tegasnya. (Ricky).