Jayapura – Pemerintah Kabupaten Biak Numfor berkomitmen untuk meningkatkan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2025.
Komitmen ini disampaikan langsung oleh Bupati Biak Numfor, Markus Mansnembra, S.H., M.M., usai mengikuti Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Triwulan II, yang digelar Kamis (10/7) di Jayapura.
Kepada wartawan, Bupati Mansnembra menilai rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh kepala daerah di Papua untuk mengevaluasi capaian MCP masing-masing daerah.
“Setelah mendengar arahan dari Pj Gubernur dan pihak KPK, kami menyadari perlunya peningkatan koordinasi dan pengawasan di internal perangkat daerah. Komitmen ini menjadi prioritas kami untuk mengoptimalkan pelaksanaan MCP tahun ini,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa Kabupaten Biak Numfor menargetkan adanya peningkatan nilai MCP dibandingkan capaian tahun sebelumnya.
Ia menuturkan bahwa pada tahun lalu Biak Numfor berada di peringkat kelima dari seluruh kabupaten/kota di Papua dalam hal capaian MCP, dan tahun ini diupayakan agar nilainya terus meningkat.
“Saya minta keseriusan dan tanggung jawab dari seluruh stakeholder di Kabupaten Biak untuk bekerja secara maksimal. Target kita bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi memastikan bahwa praktik pemerintahan kita benar-benar transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi,” tegasnya.
Bupati Biak Numfor berharap, dengan kolaborasi dan sinergi antar-OPD, Kabupaten Biak mampu memperbaiki kinerjanya dan keluar dari zona merah MCP.
“Kita tidak hanya bicara soal nilai, tapi bagaimana membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab demi masyarakat Biak Numfor,” tutupnya.
