Pasific Pos.com
Papua Barat

Pemilik Hak Ulayat Berharap Wariori-Waserawi Jadi Penambangan Rakyat

Manokwari, TP – Pemilik hak ulayat tambang Emas Wariori-Waserawi mendatangi Sekretariat Parlemen Jalanan (Parjal) untuk mendorong wilayahnya dijadikan penambangan rakyat.

Yohanes Mandacan dan Bastian Meidodga yang mengaku pemilik hak ulayat Wariori-Waserawi, mengatakan, pada 2015, masyarakat adat yang bukan pemilik hak ulayat melakukan aktivitas penambangan Emas di wilayah adatnya.

“Keluarga kami sudah mengadu ke DAP Wilayah III Domberay, lalu DAP sudah mediasi penyelesaian persoalan kami. Saya pikir sudah selesai, ternyata mereka kembali melakukan aktivitas penambangan lagi di wilayah kami. Akhirnya, saya perintahkan anak saya cari orang untuk dulang Emas,” jelas Mandacan kepada para wartawan di Sekretariat Parjal, Kamis (7/6).

Namun, ia mengatakan, anaknya ditangkap anggota Polda Papua Barat dan disidangkan. Di depan hakim, ia memberikan penjelasan, sehingga anaknya dibebaskan dari tahanan.

“Anak saya bukan pencuri. Kami pemilik hak ulayat. Setelah anak saya dibebaskan, kami berdua naik melihat lokasi kami, karena belum ada surat izin, kami tidak lagi melakukan aktivitas penambangan,” katanya.

Mandacan menambahkan, sejak 2017, aparat melakukan pengamanan di daerah Wariori, Mantet, dan Wasegi. Akhirnya, masyarakat lokal selaku pemilik hak ulayat yang mau naik ke Wariori, ditangkap dan sembakonya, disita.

Ditanya tujuannya datang ke Parjal, ia mengaku untuk meminta bantuan mendorong pemerintah segera mengeluarkan surat izin penambangan, sehingga ke depan, mereka bisa melakukan penambangan di wilayah hak ulayatnya tanpa diintimidasi pihak mana pun.

Sementara Panglima Parjal Papua Barat, Ronald Mambieuw mengaku bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan masyarakat. Prinsipnya, kata dia, Parjal tetap menjadi terdepan pembela hak-hak rakyat.

“Pemerintah Pusat maupun daerah boleh menerapkan undang-undang, tetapi 100 persen sampai di Maluku. Papua dan Papua Barat harus dipertimbangkan, karena itu daerah khusus dan belum ada jaminan pasti yang diberikan negara kepada orang asli Papua, selaku pemilik hak ulayat,” papar Mambieuw.

Sebab faktanya, ia menerangkan, pemilik hak ulayat yang ingin mengolah hasil alamnya, dilarang, sedangkan dari hasil survei Parjal, ada masyarakat yang bukan pemilik hak ulayat melakukan aktivitas penambangan di daerah tersebut.

“Pemilik hak ulayat takut orang pencuri potensi hasil alamnya. Kami minta pemerintah dan aparat keamanan berpihak terhadap pemilik hak ulayat, jika tidak, maka kami pastikan ada aksi besar,” kata dia.

Ditambahkannya, pemilik hak ulayat menginginkan lokasinya dijadikan penambangan rakyat, dan hasil pertemuan dengan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), MRPB mendukung aspirasi tersebut.

“Rencana pembukaan lokasi sebagai tambang rakyat, didukung dan akan dibuka dalam bentuk koperasi. Minggu depan, anggota MRPB bertatap muka dengan Parjal, kemudian MRPB, Fraksi Otsus DPR Papua Barat, dan DPRD Kabupaten Manokwari mendatangi pemilik hak ulayat di Masni untuk rencana pembukaan lokasi itu menjadi tambang rakyat,” ungkap Mambieuw.

Sementara Pembina Parjal, Yan Arwan mengaku, Parjal dan pemilik hak ulayat sudah sepakat membentu tim investigasi bersama-sama ke daerah penambangan.

“Tim ini akan melihat silsilah dari pemilik hak ulayat, kemudian undang-undang telah mengamanatkan semua hasil alam dikuasai negara untuk menyejahterakan rakyat kecil. Tapi, dari cerita Kepala Suku, Yohanes Mandacan justru terbalik, masyarakat pemilik hak ulayat dibatasi aparat keamanan. Lewat tim investigasi ini akan mencari tahu pihak keamanan mana sebenarnya yang menjaga lokasi tersebut,” kata Arwan.

Ditambahkannya, kedatangan masyarakat ke Sekretariat Parjal menandakan jika masyarakat tidak lagi mempercayai eksekutif, legislatif, dan yudikatif. [FSM-R1]