Pemerintah Papua Dorong Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pasca-Audit Kemenkes
Jayapura,- Seluruh Direktur Rumah Sakit (RS) baik daerah maupun swasta, serta para Kepala Dinas Kesehatan di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Papua, menyatakan komitmen penuh untuk segera memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara menyeluruh.
Komitmen ini merupakan tindak lanjut langsung dari hasil audit yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) beberapa waktu lalu di empat Rumah Sakit Umum Daerah Yowari dan Rumah Sakit Umum Daerah Abepura, Rumah Sakit Dian Harapan, dan Rumah Sakit Bhayangkara.
Pernyataan komitmen tersebut disampaikan usai rapat koordinasi dan arahan langsung dari Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Kamis (27/11/2025). Pertemuan ini secara khusus membahas upaya peningkatan pelayanan kesehatan, terutama pada penanganan kasus gawat darurat dan sistem pelayanan rujukan di Puskesmas dan Rumah Sakit.
“Jadi mereka (direktur dan kepala dinas) sudah sepakat untuk perbaiki layanan dimulai dari tingkat Puskesmas, kemudian dilanjutkan ke Rumah Sakit sesuai tahapan yang ditetapkan,” kata Gubernur Fakhiri.
Gubernur Fakhiri menegaskan bahwa meskipun setiap masa kepemimpinan menghadapi tantangan fiskal dan anggaran yang berbeda, namun urusan kesehatan tetap menjadi prioritas utama yang tidak dapat ditawar.
“Semua orang tahu setiap pemimpin berbeda-beda masanya, baik dari segi besaran anggaran APBD maupun Otsus. Tetapi bagaimana pun urusan kesehatan harus menjadi penting karena keselamatan jiwa adalah hukum tertinggi,” tegasnya.
Gubwrnur menjamin bahwa di bawah kepemimpinan saat ini, pelayanan kesehatan akan diberikan secara merata dan optimal tanpa memandang asal usul masyarakat yang datang berobat. “Di era kepemimpinan saya, kami akan tetap memberikan yang terbaik untuk kesehatan tanpa melihat latar belakang sosial, semua orang harus dilayani,” sambungnya.
Gubernur menyampaikan bahwa seluruh pimpinan RS dan Kepala Dinas Kesehatan telah memahami secara mendalam hasil audit Kemenkes RI. “Sehingga kami sudah bersepakat akan memperbaiki itu dengan harapan rumah sakit di Papua bisa memberikan pelayanan yang baik,” ujarnya.
Terkait dukungan anggaran, Pemerintah Provinsi Papua akan berupaya menyiapkan alokasi anggaran yang memadai, meskipun harus disesuaikan dengan kondisi fiskal APBD saat ini.
“Saya sudah perintahkan staf untuk menghitung anggaran yang ada, mungkin tidak sebesar sebelumnya, tentu akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal yang ada saat ini. Intinya kami pemerintah akan mendukung setiap RS yang ada di Papua, termasuk swasta. Dengan harapan ketika masyarakat datang berobat bisa terlayani dengan baik,” katanya.
Kolaborasi Regional untuk Komplementer RS
Dalam upaya penguatan pelayanan, Gubernur Fakhiri juga menyatakan akan membicarakan mekanisme bantuan berupa uang (komplementer) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua. Bahkan, wacana ini tidak menutup kemungkinan akan dibahas di tingkat Gubernur se- Tanah Papua untuk memastikan dukungan bersama bagi Rumah Sakit di Provinsi Induk.
“Bupati, walikota dan para Gubernur se- Tanah Papua harus mendukung rumah sakit yang ada di Provinsi Induk. Dengan begitu pelayanan kesehatan bisa berjalan sesuai harapan masyarakat,” harapnya.
Mengakhiri arahannya, Gubernur Fakhiri berharap akan ada perubahan signifikan di semua RS dan Puskesmas ke depannya. Ia juga menambahkan akan memverifikasi klaim dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura mengenai pembukaan layanan Puskesmas 24 jam yang sudah berjalan saat ini.