Pasific Pos.com
Papua Barat

Pemekaran Kampung Jangan Gara-gara Dana Kampung

Manokwari, TP – Distrik yang sudah menjadi distrik persiapan, terutama distrik di daerah perbatasan kabupaten, harus didefinitifkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat.

Sekretaris Komisi C DPR Papua Barat, Jhon P. Asmuruf mengatakan, distrik persiapan di perbatasan kabupaten tidak boleh dihapus.

“Di Maybrat, ada 17 distrik yang minta untuk didefinitifkan. Distrik yang ada di perbatasan kabupaten, seperti di Maybrat Selatan harus didefinitifkan, karena terkait batas wilayah dan potensi guna meningkatkan PAD Kabupaten Maybrat,” kata Asmuruf kepada Tabura Pos di DPR Papua Barat, Kamis (12/7).

Ia meminta supaya tidak ada lagi pemekaran kampung dan distrik baru, sehingga yang sudah ada, perlu didefinitifkan. “Kita mau yang sudah ada itu didefinitifkan karena wilayah dan personil sudah ada, kantornya juga sudah ada, tapi tiba-tiba dihentikan, itu tidak bisa,” ujarnya.

Menurutnya, dalam pemekaran kampung dan distrik, ada tahapannya. Lanjut dia, dalam pemekaran kampung dan distrik pun harus memperhatikan pemenuhan persyaratan.

“Oleh karena itu, bukan saja karena masalah dana Otonomi Khusus (Otsus) dan dana kampung terus berlomba-lomba memekarkan kampung tanpa melihat sisi teknisnya, mungkin batas wilayah tidak jelas, penduduk kurang, karena itu juga kriteria,” tukasnya.

Ia menambahkan, tanpa melakukan pemekaran kampung dan distrik baru serta mendefinitifkan kampung dan distrik persiapan, maka pembangunan sarana maupun prasarana pendukung serta fasilitas umum akan menjadi perhatian.

Menurutnya, pemekaran baru akan dilakukan apabila kampung dan distrik yang didefinitifkan sudah mapan. “Jadi, maksud saya yang sudah ada itu didefinitifkan saja, kalau pemekaran baru dihentikan untuk definitifkan yang sudah supaya bangun sarana maupun prasarana pendukungnya, seperti air bersih, rumah layak huni, fasilitas umum, untuk memperkuat yang ada, sehingga mapan dulu baru mekarkan yang lain. Jangan semangat mekarkan kampung hanya karena dana kampung,” ujar Asmuruf.

Dalam sosialisasi peraturan tentang distrik, kelurahan, dan kampung, di Manokwari, Jumat (6/7), Kepala Bagian Bina Distrik dan Kampung, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat, Nimrod I mengatakan, sejak 2014 hingga 2017, jumlah usulan pembentukan distrik sebanyak 61, kampung sebanyak 838, dan satu kelurahan. Jumlah itu tersebar di 7 kabupaten.

Dirincikannya, Kabupaten Manokwari sebanyak 6 distrik, Teluk Bintuni 4 distrik dan 145 kampung, Pegunungan Arfak 176 kampung, Kabupaten Sorong 7 distrik dan 194 kampung.

Selain itu, ungkap Nimrod, Kabupaten Sorong Selatan ada 24 distrik dan 168 kampung, Raja Ampat 3 distrik dan 23 kampung, dan Kabupaten Maybrat 17 distrik, 1 kelurahan, dan 132 kampung. [CR44-R1]