Pasific Pos.com
Info Papua

Pemekaran Kampung Harus Sesuai Aturan

Jayapura,- Mekanisme Pemekaran Desa/Kampung harus mengikuti prosedur atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundangan tentang Desa, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten dan kota diminta untuk menghargai proses pemekaran dengan tidak langsung mendatangi Jakarta, tanpa berkomunikasi dengan pemerintah provinsi.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, Muhammad Musa’ad kepada wartawan, Kamis (22/2/2018). Diakuinya, pemekaran kampung di Papua selama ini, banyak kepala daerah yang main tembak langsung ke Jakarta tanpa koordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

“Ini juga menjadi soal, sehingga jumlah kampung yang terdaftar di provinsi yang akan kita laporkan ke Jakarta,” kata Musa’ad.

Untuk menata ini, katanya, semua pihak harus saling menghargai proses pembentukan kampung dengan taat terhadap mekanisme serta aturan yang berlaku sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kami tidak mungkin menganggarkan anggaran bagi kampung yang tidak terdaftar di provinsi, karena itu menyalahi aturan,” ujarnya.

Ke depan proses-proses pemekaran harus betul-betul berdasarkan aturan, tidak boleh hanya karena ingin mendapat dana desa, pemekaran dilakukan tanpa kordinasi dengan pemerintah provinsi.

“Jumlah penduduk menjadi salah satu syarat untuk pembentukan kampung. Jangan lembaganya ada tapi penduduknya tidak ada. Bahkan, jangan sampai ada muncul kampung siluman,” kata dia.

Untuk verifikasi jumlah kampung, dirinya meminta Biro Tata Pemerintahan (Tatapem) harus memastikan pranata di tingkat kampung dan distrik itu ada. Namun semua itu bisa berjalan efektif, apabila komunikasi berjalan baik.

“Jakarta juga jangan langsung mengiakan ketika ada kepala daerah yang minta pemekaran kampung, silahkan berkomunikasi dengan provinsi lebih dulu,” katanya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua, Donatus Motte mengatakan sejak adanya program dana desa (Dandes), jumlah kampung di Papua bertambah dari sebelumnya 3.800 kini menjadi sekitar 5.400.

Hal tersebut membuat program pemerintah Papua yakni Program Strategis Pembangunan Kampung (Prospek) penyalurannya mengalami kendala.

“Masalah muncul ketika dana Prospek yang sudah dianggarkan untuk misalnya 10 kampung, kini diminta untuk membagi rata ke 20 kampung ditambah dengan yang baru terbentuk. Sementara bila dibagi rata, jumlahnya per kampung tidak mencapai Rp100 juta sebagaimana yang diamanatkan Perdasus,” kata Motte.