Pasific Pos.com
Papua Selatan

Pembangunan Rumah Layak Huni Harus ‘Dikawal’

MERAUKE,ARAFURA,- Sebanyak 500 Kepala Keluarga (KK) di Distrik Jagebob akan dibangunkan perumahan layak huni transmigrasi untuk masyarakat adat yang ada di lima desa di distrik tersebut. Bantuan ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat bagi masyarakat adat.

“Saya ke sini untuk datang mengecek langsung mengenai program pembangunan perumahan layak huni. Jadi, kita akan langsung ke lapangan melihat kondisi masyarakat adat,”ungkap Dewan Pemersatu Kesultanan Kerajaan Nusantara Republik (DPKN-RI), Prof. Dr. Abdul Azis Riambo, SH, MBA, PhD, PsD, LMD kepada wartawan di Hotel Itese, Minggu (14/1/18).

Ia minta semua pihak untuk mengawal proses pembangunan perumahan layak huni bagi masyarakat adat, sehingga nantinya tidak terjadi permasalahan dan dapat berjalan dengan baik. “Saya minta juga pers untuk mengawal program ini, serta melihat ke desa-desa benar tidak adanya perumahan yang sudah tidak layak huni. Jangan sampai hanya satu tetapi dibilang lebih dari itu, sehingga perlu adanya keterbukaan dari semua pihak,” tandasnya.

Dikatakan, dari usulan masyarakat setempat pihaknya akan mengecek apakah benar sesuai dengan data yang disampaikan kepada pihaknya dengan data yang ada di lapangan. Biasanya, yang akan dbangun perumahan seperti dalam satu rumah penghuninya sebanyak tiga KK dan rumahnya benar-banar tidak layak huni. Hal itu yang akan pihaknya prioritaskan bagi masyarakat setempat.

Selain di Distrik Jagebob, pemerintah juga telah memprogramkan pembangunan rumah layak huni di wilayah Salor dan Muting. “Saya juga harus melihat ke sana, karena saya juga harus melaporkan kepada presiden dan menteri,” tandasnya.