Pasific Pos.com
Papua Barat

Pembangunan Polisi Tidur di Swapen tanpa Izin

Manokwari, TP – Pembangunan polisi tidur di Swapen yang hampir mencelakakan salah warga, ternyata tidak memiliki izin. Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Manokwari tidak pernah mendapat pemberitahuan untuk memberikan rekomendasi pembangunan polisi tidur tersebut.

Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manokwari, Raymond Ayomi menyatakan, terkait polisi tidur 13 di Swapen, pihaknya tidak mendapatkan surat dari RT atau RW setempat untuk membangunnya. Namun, kemarin sudah ada warga yang melaporkan bahwa dirinya hampir mengalami kecelakaan bersama anaknya karena polisi tidur tersebut.

“Kemarin baru disampaikan bahwa adalah satu warga yang datang melaporkan bahwa polisi tidur itu membuatnya hampir mengalami kecelakaan,” tutur Ayomi di ruang kerjanya, kemarin.

Setelah mendapatkan laporan itu, kata dia, dirinya sudah melakukan peninjauan di lokasi dan mendapati bahwa pembangunan polisi tidur tersebut tidak wajar. Hal itu karena polisi tidur tersebut berada di ruas jalan provinsi atau kabupaten.

“Jadi saya sudah sempatkan diri ke sana untuk melihatnya dan memang betul sangat tidak wajar karena kalau status jalannya itu jalan provinsi atau jalan kabupaten mereka harus meminta izin sebelum membangun polisi tidur karena membahayakan masyarakat sebagai pengguna jalan,” sebutnya.

Dalam pembangunan polisi tidur itu pun, menurutnya, tidak ada izin yang dimintakan ke Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Manokwari. Jika Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Manokwari yang dekat saja tidak mendapat surat, menurut dia, Dinas Perhubungan Papua Barat pun tidak mendapat surat pemberitahuan.

“Jadi pembangunan itu tidak ada izin yang diminta ke Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manokwari dan saya rasa provinsi juga tidak. Kita yang dekat saja mereka tidak menyurati untuk memberitahukan pembangunan itu,” terangnya.

Sesuai aturan, kata dia, pembangunan polisi tidur di jalan lingkungan, sedangkan kalau di jalan nasional, provinsi atau kabupaten tidak boleh. “Kalau yang Swapen itu juga tidak boleh. Itu menghambat laju kendaraan,” sebutnya.

Dia menambahkan, pengaduan warga soal polisi tidur perlu dilakukan secara tertulis agar ditindaklajuti ke Satlantas Polres Manokwari. Sebab untuk penindakan ada pada pihak kepolisian.

“Kemarin dilaporkan dan sudah ditinjau, tapi belum mengikutsertakan tim kerja. Kalau kemarin membuat surat silakan, supaya ditindaklanjuti dengan bersurat ke Satlantas Polres Manokwari untuk melihat atau meninjau kembali. Kita di dinas boleh membangun tapi ketegasan ada di kepolisian,” tukasnya. (CR44)