Pasific Pos.com
Info Papua

Pemanfaatan Dana Desa dan Prospek Harus Sejahterakan Rakyat

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi dana desa dengan melibatkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung serta Inspektur se-Provinsi Papua.

Kegiatan ini, dibuka oleh Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Rabu (21/2/18).

Dalam arahannya, Asisten Elysa Auri minta kepada kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung untuk dalam melakukan pendampingan kepada pemerintahan desa/kampung, agar memanfaatkan dana desa ini bisa membangun infrastruktur publik, juga dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat.

‘’Dana desa pada harus dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat, sehingga menjadi lebih maju dan sejahtera ke depan,’’ katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Donatus Motte menjelaskan, maraknya pemekaran kampung pasca diturunkannya kebijakan penyaluran dana desa oleh pemerintah pusat, menjadi salah satu kendala penyaluran Prospek.

Dimana, jumlah kampung sebelum dana desa bergulir mencapai sekitar 3.800-an, kini berkembang menjadi 5.400-an.

“Dimana letak permasalahannya? Masalah itu muncul ketika dana Prospek yang sudah dianggarkan untuk misalnya 10 kampung, kini diminta untuk membagi rata ke 20 kampung ditambah dengan yang baru terbentuk, sementara bila dibagi rata, jumlahnya per kampung tak mencapai Rp100 juta sebagaimana yang diamanatkan Perdasus. Sehingga jika pun dibagi maka itu akan bertentangan dengan Perdasus yang mengamanatkan pembagian dana Prospek per kampung minimal Rp100 juta,” terang dia.

Kendala lainnya dalam penyaluran dana Prospek, yakni transfernya kini yang tak lagi langsung diarahkan ke rekening kampung. Bahkan menurut laporan yang diterima olehnya, ada oknum kepala daerah yang justru menggunakan dana Prospek untuk kepentingan pribadi.

“Sehingga ini menjadi kendala kita memang. Karena kalau dulu untuk Prospek sangat diakui masyarakat kampung. Dengan Rp 100 juta yang ada, masyarakat kampung bisa berbuat sesuatu”.

“Nah kini, setelah ada usulan untuk merubah penyaluran Prospek yang tak lagi langsung ke rekening kampung, jutsru dampaknya tak terasa maksimal. Sehingga hal ini perlu dikaji kembali agar penyalurannya ke depan bisa memberikan dampak yang positif bagi kemajuan masyarakat Papua di wilayah perkampungan,” harap dia.