Pasific Pos.com
Papua Barat

Pelatihan Peningkatan Kualitas Menjadi Pendidikan Dini bagi Aparatur Kampung

Manokwari, TP – Penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Demi membangun kualitas kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien diperlukan waktu untuk membangun kerja sama, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam upaya mewujudkan pelayanan yang prima.

Hal itu disampaikan Bupati manokwari, Demas Paulus Mandacan melalui Plt Sekda Manokwari, Aljabar Makatita, ketika membuka Pelatihan Peningkatan Kualitas dan Kinerja Aparatur Kampung dan Nonaparatur Kampung Kabupaten Manokwari di Hotel Swissbell, Manokwari, Selasa (3/7).

Menurutnya, aparatur kampung yang dapat dilibatkan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kampung di antaranya Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) dan perangkat pendukung lainnya. Demi terselenggaranya pembangunan di kampung, maka wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RJMDesa). RPJMDesa dan program-program organisasi perangkat daerah (OPD) dan program pemerintah pusat ke kampung perlu mendapat perhatian, sehingga tercipta pembangunan yang terencana. Sebab kampunglah yang mengetahui kondisinya sendiri dan kampung sebagai pelaku pembangunan mengetahui potensi yang dimilikinya.

Oleh karena itu, pelatihan tersebut diharapkan menjadi pendidikan dini bagi aparatur kampung untuk memahami berbagai hal yang bersangkutan dengan korupsi. Selain itu, aparatur kampung memiliki nilai dan prisip antikorupsi.

Dia menambahkan, dalam mendorong pembangunan di tingkat kampung, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemeerintah kampung untuk mengelola daerahnya sendiri secara mandiri. Salah satunya melalui lembaga ekonomi di tingkat kampung yakni Badan Usaha Milik Desa sebagai sarana meningkatkan pendapatan asli desa (Pades).

“Badan Usaha Miliki Desa diperlukan agar masyarakat kampung tidak hanya mejadi penonton di kampung sendiri. Oleh karena itu, diperlukan alih teknologi dan mannajemen dijadikan sebagai tujuan utama yang harus dikelola secara professional. Namun, tidak lepas dari unsur nilai dan norma-norma kehiduupan masyarakat kampung yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu,” sebutnya.

Dengan demikian, kata dia, pemberdayaan masyarakat pedesaan konsep pola pengembangan sumber daya manusia sampai pada tingkat kemandirian, yang ditandai dengan adanya produktivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Pengembangan kapasitas tersebut, menurutnya, dimulai dari proses perencanaan pembangunan hingga proses akhir.

Ketua Panitia Pelatihan Peningkatan Kualitas dan Kinerja Aparatur Kampung dan Nonaparatur Kampung Kabupaten Manokwari, Septon Sayori menyebutkan, materi yang diberikan kepada para peserta antara lain tugas dan fungsi Bamuskam serta pelaksanaannya, musyawarah Bamuskam dan musyawarah kampung, pemilihan kepala kampung, serta musyawarah khusus pemilihan kampung pergantian antarwaktu.

Peserta, kata dia, sebanyak 80 orang, terdiri atas Distrik Manokwari Timur sebanyak 26, Manokwari Barat sebanyak 18, Distrik Sidey sebanyak 6 peserta, tanah Rubuh sebanyak 6 peserta, dan 24 peserta lain merupakan tenaga honorer dan staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Manokwari.

“Narasumber dalam pelatihan ini yakni Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Manokwari dan Kepala Balai Besar PMD Malang,” tukasnya. (CR44)