MERAUKE,ARAFURA,-Ketua Panwaslu Distrik Merauke, Johanes Resubun mengemukakan bahwa dalam aturan undang-undang sudah ditekankan bahwa 23 hari sebelum hari H pelaksanaan pemilu proses perekrutan dan pelantikan PTPS sudah harus dilaksanakan. Oleh sebab tepat pada tanggal 25 Maret 2019 secara serentak di seluruh Indonesia melakukan kegiatan yang sama yaitu pelantikan PTPS. Selain itu dalam amanat undang-undang, juga disampaikan bahwa pembubaran PTPS dilakukan 7 hari setelah pemilu.
“Namun pembubaran dapat dilakukan 7 hari jika pelaksanaan pemilu tidak menghadapi persoalan. Sebab jika masih ada persoalan di TPS khususnya di Kabupaten Merauke maka petugas wajib memenuhi panggilan jika sewaktu-waktu dimintai keterangan jika ada temuan yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran,”terangnya di hadapan sejumlah PTPS yang dilantik di Swiss-Belhotel Senin lalu.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, pemilu di Kabupaten Merauke diharapkan dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Sebab kegiatan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh negara melalui pemilu dan petugas yang dilantik hanya fokus mengawasi di TPS. Selanjutnya PPL yang nanti akan berkeliling untuk mengecek Panwas-Panwas TPS. Oleh sebab itu petugas diminta untuk dapat mengenali PPL masing-masing sehingga ketika ada persoalan dapat langsung disampaikan.
Nantinya jika persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh PPL maka Panwas Distrik yang akan langsung turun tangan. Jika masih belum dapat diselesaikan juga maka persoalan tersebut akan diserahkan ke tingkat yang berikutnya yaitu Bawaslu Kabupaten/Kota. Namun jika masih terkendala akan dilanjutkan ke Bawaslu Provinsi sehingga proses penyelesaian persoalan tersebut akan terus berjalan sesuai dengan ketetapan undang-undang. “Namun saya perlu sampaikan bahwa di dalam TPS bukan hanya bapak ibu yang mengawasi karena petugas hanya ditunjuk oleh lembaga. Tetapi proses pengawasan ini dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, kepolisian dan saksi TPS sehingga kalau bisa hindari konflik,”pungkasnya.