Sentani,- Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura terpilih periode 2025–2030, yakni Yunus Wonda dan Haris Richard Yocku, masih menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Jayapura, Semuel Siriwa, saat dikonfirmasi usai menghadiri Rapat Paripurna Upacara Pelepasan Jenazah Anggota DPRK Jayapura, Daud Batti, di Gedung DPRK Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Sabtu (15/3/2025).
“Pelantikan masih menunggu SK dari Mendagri. Usulannya sudah kita kirim dua minggu lalu, dan sekarang tinggal menunggu keputusan pusat,” jelas Semuel.
Menurut Semuel, tahapan administratif sudah dilalui secara berurutan sejak rapat pleno KPU Kabupaten Jayapura pada 27 Februari 2025, dan rapat paripurna penetapan pasangan terpilih oleh DPRK pada 28 Februari 2025.
“DPRK sudah menyurati pemerintah provinsi pada 3 Maret, dan Pemprov Papua meneruskan ke Mendagri pada 4 Maret. Kami tinggal menunggu petunjuk selanjutnya,” lanjutnya.
Ia pun meminta seluruh pihak, termasuk masyarakat, tetap bersabar dan menunggu kepastian resmi dari pemerintah pusat.
“Dasar hukum pelantikan itu adalah SK Mendagri. Tanpa itu, kita belum bisa laksanakan pelantikan. Jadi kita tunggu saja,” tegasnya.
Asisten I Setda Kabupaten Jayapura, Elpina D. Situmorang, sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa seluruh dokumen administratif telah dikirim ke Pemprov Papua dan dilanjutkan ke Mendagri.
“Berkas yang diserahkan meliputi SK KPU, risalah rapat DPRK, daftar hadir, surat undangan, serta dokumen digital yang diunggah melalui aplikasi SiOlah,” ungkap Elpina, Kamis (6/3/2025).
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pelantikan kepala daerah gelombang kedua usai putusan MK tidak dilakukan serentak di Istana Negara, berbeda dengan pelantikan gelombang pertama.
“Untuk gelombang kedua ini, hanya dua gubernur yang dilantik di Istana Negara, yakni Gubernur Bangka Belitung dan Papua Pegunungan. Sisanya, bupati dan wali kota akan dilantik oleh gubernur masing-masing,” ujar Tito dalam keterangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/3/2025).
