Pasific Pos.com
Papua Barat

Pelajar SD Demo di Depan Kantor Dinas Pendidikan

Manokwari, TP – Ratusan pelajar sekolah dasar (SD) bersama orang tuanya melakukan aksi demo damai di depan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, Senin (2/7) siang.

Aksi tersebut dilakukan ratusan pelajar SD dan orang tuanya, karena sejumlah pelajar tersebut tidak diterima di SMP Negeri 1 Manokwari, akibat sistem zona wilayah yang diterapkan di setiap sekolah.

Pantauan Tabura Pos, sekita pukul 11. 00 WIT ratusan pelajar SD dan orang tuanya melakukan aksi long march dari SMP Negeri 1 Manokwari ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari dengan menyusuri Jl. Yos Sudarso, menujuh jl. Condronegoro, SH Reremi.

Sesampainya di halaman kantor Dinas Pendidikan Manokwari, ratusan pelajar SD bersama orang tuanya, diterima Kepala Dinas Pendidikan Manokwari, Barnabas Dowansiba.

Salah satu orang tua murid, Yunita Mambor mengatakan, dirinya bersama anaknya datang ke SMP Negeri 1 Manokwari untuk mendaftarkan anaknya dengan membawa sejumlah persyaratan diantaranya, SKHUN, Nilai Keluluasan, KTP Orang Tua, dan Kartu Keluarga (KK).

“Pada saat panitia penerimaan siswa baru di SMP N 1 Manokwari menerima persyaratan anak kami dan melihat alamatnya tidak sesuai dengan zona wilayah yang ditentukan diantaranya, Reremi Palapa, Tugu Amban ke arah Manggoapi, Bumi Marina, Sarina.

Sementara, anak-anak kami yang tinggal di zona wilayah Fanindi ST, Fanindi Pantai, Brawijaya, dan Sanggeng pernyaratan mereka tidak diterima panitia penerimaan murid baru pada hal mereka punya nilai tinggi dan tinggal di berdekatan dengan SMP Negeri I Manokwari,” kata Mambor kepada para wartawan disela-sela aksi demo dihalaman kantor Dinas Pendidikan Manokwari, Kemarin.

Sementara, lanjut Mambor, ada murid dari Sowi, Arowi berkas persyaratannya diterima panitia. Padahal, kata dia, meraka tidak masuk dalam zona yang ditentukan, logikanya, murid yang tinggal berdekatan dengan lingkungan sekolah tidak diterima, tetapi murid yang jauh diterima.

“Yang kita pertanyakan, kenapa dalam penerimaan murid baru menggunakan zona wilayah, keterangan dari panitia penerimaan, mereka mengaku itu aturan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Dasarnya apa sehingga, aturan itu dikeluarkan. Kita tidak diberikan penjelasan atau pertimbangan-pertimbangan dari panitia penerimaan terhadap pelaksanaan sistem zona wilayah tersebut. dan ketiaka kita ikut penamantan anak-anak kita, tidak ada sosialisasi dari pihak sekolah terkait aturan zona wilayah ini kepada kami orang-orang tua murid,” katanya.

Tambah Mambor, anak-anak mereka hanya diberitahukan untuk membawa KPT Orang Tua, Kartu Keluarga untuk mendaftar, tetapi tidak dijelaskan penerimaan siswa baru menggunakan sistem zona wilayah.

“Tidak ada penjelasan dari Panitia penerimaan siswa baru, itu yang membuat kami selaku orang tua murid marah. Panitia hanya mengatakan, siswa yang tinggal di Sanggeng, Fanindi ST, Barwijaya dikembalikan berkas-berkasnya tanpa ada penjelasan kepada kami orang tua.

Inilah yang membuat kami orang tua dan anak-anak kami jalan kaki dari SMP Negeri 1 Manowari ke Kantor Dinas Pendidikan untuk mengadukan aspirasi kami kepada Kepala Dinas Pendidikan,” terangnya.

Dikatakan Mampor, para orang tua sudah mendata sejumlah nama-nama anak-anak mereka diantaranya putra putri asli Papua berjumlah 102 siswa dan 76 muri non Papua yang tidak diterima di SMP N 1 Manokwari.

Data ini, lanjut dia, sudah diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kelapa Dinas mengatakan, dirinya akan memberikan jawaban pada Rabu (4/7) pukul 08.00 WIT.

“Kita akan datang kembali Rabu untuk mendengarkan jawaban dari Kepala Dinas Pendidikan Manokwari, kami tadi sudah tegas bahwa anak-anak kami tidak mau sekolah lain, mereka mau sekolah di SMP Negeri 1 Manokwari.

Pendaftaran serentak hari ini (kemarin) disetiap SMP dan otomatis semua SMP sudah penuh dengan siswa baru. Kalau sudah penuh, anak-anak kami ini mau sekolah dimana lagi,” katanya.

Dirinya berharap, pemerintah dapat memberikan sekolah-sekolah yang berkualitas di wilayah Manokwari, sehingga SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Manokwari tidak menjadi rebutan.

“Kalau bisa semua sekolah di Manokwari kualitasnya disamaratakan supaya, tidak ada sekolah yang menjadi rebutan setiap tahun seperti ini,” tandas Mambor.

Semetara Kepala Dinas Pendidikan, Barnabas Dowansiba mengatakan, pihaknya tidak pernah menolak siswa untuk bersekolah tetapi, karena faktor gedung dan faktor-faktor lainnya.

“Saya akan menyampaikan persoalan ini kepada Bupati Manokwari untuk mencari solusi bagi anak-anak kita,” kata Dowansiba diharapan pelajar dan orang tuanya kemarin.

Dijelaskan Dowansiba, penggunakan sistem zona wilayah dalam penerimaan siswa baru ini, agar mempermudah ases transportasi, pengawasan orang tua, dan memilimalisir penumpukan siswa dis satu sekolah.

“Kami tidak menggunggulkan sekolah A atau sekolah B tetapi sekolah-sekolah yang berada di wilayah Manokwari disamaratakan,” tandas Dowansiba. [FSM]