Pasific Pos.com
Papua Barat

Pelajar Berseragam SMP dan Orang Tua Lakukan Aksi Protes di Kantor Dinas Pendidikan  

Manokwari, TP – Sikap ketidakpuasan terhadap kabijakan Pemerintah daerah (Pemda) terkait pemberlakuan zonasi dalam proses perekrutan siswa baru tingkat SD, SMP dan SMA, kembali ditunjukan para orang tua melalui aksi protes ke Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Kamis (5/7).

Dalam aksi tersebut, puluhan pelajar dengan menggunakan pakaian seragam SMP didampingi para orang tua, berbondong-bondong mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat untuk meminta kejelasan terhadap proses pendaftaran siswa baru yang dinilai diskriminatif.

Kedatangan mereka ke Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, setelah sebelumnya melakukan aksi yang sama di SMA Negeri 1 Manokwari namun tidak mendapat kepastian dari pihak sekolah.

Dalam aksi tersebut, salah satu orang tua murid yang tidak menyebutkan mengatakan, Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat harus segera mencari solusi agar anak mereka bisa diterima menjadi siswa di SMA Negeri 1 Manokwari.

Menurutnya, kebijakan pembagian zonasi yang diberlakukan Pemda saat ini bisa memicu timbulnya angka pengangguran yang tinggi.

“Dinas Pendidikan tolong memberikan kami penjelasan, proses seleksi yang dilakukan seperti apa di SMA Negeri 1 Manokwari sehingga anak kami tidak bisa diterima disana, anak-anak kami mau sekolah dimana,” ucap orang tua murid.

Dikatakannya, Dinas Pendidikan harus segera memanggil panitia penerimaan siswa baru dari SMA Negeri 1 Manokwari untuk mencari solusi atas persaoalan ini, panitia harus bisa membuka ke umum bagaimana proses perekrutan siswa baru di SMA Negeri 1 Manokwari.

Dirinya menegaskan, Dinas Pendidikan harus bertanggungjawab penuh terhadap masa depan anak-anak mereka dan jangan pernah mengecewakan para siswa yang ingin berskolah di sekolah dengan standar pembelajaran yang baik.

“Kalau seperti ini, anak-anak kami mau dikemanakan, anak-anak kami hanya ingin mendapatkan pendidikan yang baik, ini tanggungjawab Dinas Pendidikan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan GTK dan TP Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Sudjanti Kamat saat menerima para siswa dan orang tua, dirinya mengatakan aturan zonasi sudah diberlakukan Kemendikbud selama 2 tahun belakangan ini.

Menurutnya, aturan tersebut diberlakukan secara nasional dengan berbagai adanya pertimbangan dari berbagai sisi salah satunya sisi perekonomian keluarga.

“Dalam proses penerimaan siswa baru kami tidak pernah intervensi ke sekolah kami hanya membuat pedoman, yang jelas dalam peraturan ini, rumah siswa harus berdekatan dengan sekolah agar dapat memudahkan siswa saat bersekolah, aturan dan standar apapun yang diberlakukan pihak sekolah itu kebijakan sekolah,” ucap Sudjanti.

Lanjut dia, apa yang menjadi persoalan saat ini akan dikaji dengan baik dan dicarikan solusi terbaik bersama-sama dengan Kepala-kepala SMA sehingga mereka yang belum terdaftar bisa terakomodir.

Menurutnya, kalau memang SMA Negeri 1 Manokwari membatasi penerimaan siswa baru pasti ada alasan yang tepat, lagipula sekolah tersebut merupakan sekolah berstandar Internasional.

“Nanti kita rapatkan dulu dengan Kepala SMA  Negeri 1 Manokwari dan Kepala-kepala SMA lain, kebijakan seperti apa yang nantinya diambil itu menjadi keputan Kabid SMA dan Kepala SMA yang bersangkutan,” tandas Sudjanti. [BOM]