Pasific Pos.com
Ekonomi & Bisnis

Peduli Covid-19, DPR Papua Borong Hasil Kebun Petani OAP

DPR Papua Borong Hasil Kebun
Petani dan pedagang OAP saat menurunkan hasil kebunnya di kantor DPR Papua, Jumat (24/4).

Jayapura, – Pemerintah Provinsi Papua saat ini tengah memberlakukan karantina wilayah (Social Distancing dan Physical Distancing) untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona di Papua.

Sehingga sebagai bentuk dukungan akan kebijakan tersebut, DPR Papua memborong hasil kebun petani orang asli Papua (OAP) yang bercocok tanam di Koya Distrik Muara Tami.

Sekertaris Dewan (Sekwan) DPR Papua, DR Juliana J Waromi, SE, M.Si mengatakan, tindakan yang diambilnya ini sebagai bentuk kepedulian DPR Papua terhadap petani OAP ditengah pandemi corona ini.

“Kan pimpinan dan anggota DPR Papua ini berharap mama-mama Papua yang berprofesi sebagai petani sekaligus pedagang ini untuk sementara waktu tidak berjualan dan harus tinggal di rumah selama dua minggu.Tapi kalau tidak berjualan kan mereka mau dapat uang darimana untuk memenuhi kebutuhan mereka. Makanya saya ambil sikap untuk memborong hasil kebun mereka,” kata Sekwan Juliana, Jumat (24/4).

Sekwan Juliana mengungkapkan jika hasil hasil kebun yang diborong pihaknya adalah, sayur mayur, buah-buahan dan umbi-umbian. Nantinya, hasil kebun yang diborong DPRP Papua akan dibagikan ke seluruh anggota DPR Papua, ASN dan Honorer Sekertariat DPR Papua, serta seluruh karyawan yang ada di lembaga ini.

“Tapi ada juga yang kami akan bagikan ke masyarakat di Kampung Kayo Pulo,” ungkapnya.

Namun pada kesempatan itu, Sekwan Juliana mengimbau, mama-mama Papua yang berprofesi sebagai pedagang untuk tetap menjaga kesehatan. Serta selalu menggunakan masker bila keluar rumah.

“Intinya aksi kami ini sebagai bentuk dukungan atas kebijakan yang diambil pemerintah,” tuturnya.

Artikel Terkait

Lewat Moment Safari Ramadhan, Sekretariat DPR Papua Berbagi Kasih di Dua Pondok Pesantren

Jems

Sekretaris Fraksi PAN DPRP Minta Pj Gubernur Segera Lantik Pejabat Eselon Pemprov Papua

Jems

DPRP Minta Pj Gubernur Evaluasi Kinerja Kepala OPD

Bams

Sesuai UU Otsus, Presiden Wajib Terbitkan Perpres KKR dan Pengadilan HAM Ad Hoc di Papua

Bams

Peran Perempuan Dalam Lestarikan Eksistensi budaya dan kehidupan Masyarakat Asli Papua Dinilai Sangat Relevan

Bams

Kasus Pembantaian Warga Sipil di Nduga, Yunus Wonda Sebut Tindakan Tidak Berprikemanusiaan

Bams

Yunus Wonda: Pro Kontra Tentang Pemekaran Adalah Hal Biasa

Bams

Legislator asal Papua Himbau Masyarakat Sambut DOB

Bams

Komisi IV DPR Papua Minta OPD Rumpun Infrastruktur Tingkatkan Kinerja

Bams