Pasific Pos.com
Kota Jayapura

PDAM dan Kejari Jayapura Bersinergi Tekan Tunggakan Pelanggan

 

JAYAPURA – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jayapura dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayapura melakukan penandatanganan kesepakatan bersama.

Penandatanganan kesepakatan bersama dilakukan oleh Direktur Utama PDAM Jayapura, Entis Sutisna dan Kepala Kejari Jayapura, M.Teguh Basuki di Kantor PDAM Jayapura, Jumat (22//2018).

Direktur Utama PDAM Jayapura, Entis Sutisna mengatakan, kerjasama tersebut untuk memperkuat penindakan terhadap pelanggan yang memiliki tunggakan cukup besar seperti instansi pemerintah dan niaga.

“Dengan ditangani oleh Kejari lebih membantu efektif penagihan. Saat ini sedang dievaluasi oleh bagian pengolahan data terkait jumlah yang akan diajukan tagihan dan jumlah yang telah terealisasi, “paparnya.

Entis mengaku, selama ini tunggakan tertinggi masih dari perkantoran, walau demikian pihaknya mengupayakan penagihan secara persuasive dua sampai tiga bulan sebelum penindakan lanjutnya.

Sejak Januari 2014 hingga April 2018, kata Entis, total tunggakan pelanggan sebesar Rp37 miliar, saat ini terjadi pengurangan rata-rata Rp800 juta per bulan.

“Penindakan dengan pemutusan sambungan air tetap kami lakukan secara reguler sebab berkembang dan tidaknya PDAM bergantung pada pembayaran rekening pelanggan, “kata Entis.

Kepala Kejari Jayapura, M.Teguh Basuki mengatakan, khusus untuk badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) dan pemerintah, kejaksaan memiliki tiga fungsi yakni bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum.

“Bantuan hukum ketika institusi pemerintah, BUMN atau BUMD terkait dengan perdata dan tata usaha negara, kami bisa mewakili baik di luar maupun dalam pengadilan, baik sebagai penggugat maupun tergugat, “jelasnya.

Kemudian dalam pertimbangan hukum, kata Teguh, dapat meminta bantuan kepada kejaksaan apabila belum mengetahui legal standingnya dan akan dibuatkan legal opinion.

“Kejaksaan memfasilitasi, bisa sebagai fasilitator atau mediator sengketa yang dihadapi para pihak pemerintah, BUMN maupun BUMD, “ucap Teguh.