Pasific Pos.com
Kabupaten Jayapura

PBB dan BPHTB harus Disesuaikan dengan NJOP

Dari Sosialisasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan Bappenda Kabupaten Jayapura

SENTANI- Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jayapura, Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Jayapura melakukan sosialisasi optimalisasi pendapatan daerah. Kegiatan itu terselenggara atas kerjasama tim Kosupgah KPK RI Perwakilan Papua dan Papua Barat dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro mengatakan, dengan adanya kegiatan sosialisasi diselenggarakan itu diharapkan kepada setiap pelaku pelaku usaha yang ada di Kabupaten Jayapura lebih mengerti dan paham dan bisa lebih Ikhlas untuk mengeluarkan 10 persen dari transaksi usahanya untuk menyumbang Pendapatan asli daerah.

“Kalau berbicara mengenai pendapatan asli Kabupaten Jayapura sampai saat ini per tahunnya sudah mencapai  Rp122 miliar. Ini bisa terselenggara berkat adanya keikhlasan dari bapak ibu pelaku usaha yang ada di Kabupaten Jayapura,”kata Giri Wijayantoro dalam sambutannya di Hotel Suni Garden Lake, Senin (11/11), sore.

Sementara itu perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi wilayah Papua dan Papua Barat, Adlinsyah Nasution mengatakan, dalam rangka  meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Jayapura salah satu kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Jayapura adalah mendorong peningkatan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)  usaha komersial berdasarkan nilai objek pajak.

“Maksud saya zona-zona komersial itu harus diutamakan  dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak. Kalau yang namanya non komersial itu kebijakan dari kepala daerah.

Tetapi untuk  komersial,  NJOP nya setiap tahunnya itu harus disesuaikan. Itu wajib,  mereka (komersial)  juga cari usaha. Hotel misalnya berapa nilainya maka harus dibuatkan penyesuaian NJOP nya,” katanya.

Menurutnya yang namanya aset setiap tahunnya itu mengalami perubahan atau peningkatan senilai 20%. Oleh karena itu pajak bumi dan bangunan (PBB) harus dihitung berdasarkan NJOP tersebut.

“Nilai hotel harus dihitung, misalnya objek tanah yang digunakan sebagai lahan. Kemudian berapa nilai bangunan, kalau perlu harus melibatkan konsultan. Demikian juga dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dari mana itu dapat dihitung. Itu dihitung dari transaksi penjualan dari nilai transaksi.

Masalahnya penjual dan pembeli itu tidak mau membuka berapa nilai transaksi. Dengan demikian harus menggunakan NJOP,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui kegiatan itu diikuti oleh pihak Kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Secara umum tujuan dari sosialisasi itu untuk memberitahukan kepada para wajib pungut pajak dalam hal ini para pelaku usaha bahwa ada hak pemerintah daerah yakni sebesar 10% dari transaksi yang dilakukan antara konsumen dengan setiap wajib pungut pajak. Wajib pungut ini mencakup pengusaha restoran, hotel, tempat hiburan dan pajak parkir.