Paulus Waterpauw: Kemiskinan Ekstrem Akar Persoalan Papua, Perlu Energi dan Musrenbang Murni
JAKARTA,- Anggota Komite Eksekutif Papua (KEP), Paulus Waterpauw, menegaskan bahwa persoalan utama yang menghambat percepatan pembangunan di Papua adalah kemiskinan ekstrem yang hingga kini belum tertangani secara menyeluruh.
Hal tersebut disampaikannya Paulus Waterpauw usai pertemuan koordinasi Komite Eksekutif Papua dengan Kementerian PPN/Bappenas di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin, 19 Januari 2026.
Paulus menjelaskan, pertemuan yang dipimpin Ketua Komite Eksekutif Papua bersama jajaran anggota tersebut membahas berbagai persoalan mendasar yang menyebabkan pembangunan Papua berjalan lambat dan belum menghasilkan peningkatan kesejahteraan signifikan, termasuk rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Kami melakukan koordinasi cepat dengan Bappenas dan hari ini berhasil melakukan brainstorming mengenai akar persoalan Papua. Salah satu yang paling utama adalah kemiskinan ekstrem, di mana pendapatan masyarakat bahkan berada di bawah garis kemiskinan,” ujar Paulus.
Menurutnya, kemiskinan ekstrem harus menjadi prioritas utama karena menjadi pemicu berbagai persoalan lain, mulai dari masalah sosial hingga gangguan keamanan.
Ia menilai, ketika kebutuhan dasar masyarakat tidak terpenuhi, potensi konflik akan semakin besar, khususnya di wilayah-wilayah terpencil dan pedalaman.
“Konflik, pertentangan sosial, bahkan kekerasan bersenjata itu berawal dari kemiskinan. Kalau perut kenyang, penghasilan ada, maka pikiran tenang dan orang bisa bekerja dengan baik,” tegasnya.
Selain kemiskinan ekstrem, Paulus juga menyoroti pentingnya ketersediaan sumber energi listrik atau power plant sebagai fondasi percepatan pembangunan dan masuknya investasi ke Tanah Papua. Ia menilai banyak potensi sumber daya alam Papua yang belum tergarap karena keterbatasan infrastruktur kelistrikan.
“Kalau pemerintah daerah ditopang serius oleh pemerintah pusat untuk menyiapkan sumber kelistrikan, maka investasi akan masuk. Banyak sumber daya alam kita yang masih tertidur. Dengan listrik, industri besar hingga industri rumah tangga bisa berkembang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Paulus menekankan perlunya pembenahan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) agar benar-benar bersifat bottom-up dan mencerminkan aspirasi masyarakat dari tingkat kampung hingga provinsi.
Namun, ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak membawa kepentingan politik ke dalam Musrenbang, melainkan fokus pada kebutuhan riil masyarakat.
“Jauhkan Musrenbang dari kepentingan politik. Bicara kepentingan rakyat secara murni. Kalau masyarakat butuh air bersih, bangun air bersih. Butuh jalan antar kampung, bangun jalan. Butuh listrik, sekolah, puskesmas, ya wujudkan itu,” tegas Paulus.
Ia menambahkan, seluruh poin tersebut telah disampaikan kepada Deputi Pengembangan Kewilayahan Bappenas dan mendapat respons positif, serta akan menjadi bahan diskusi lanjutan dalam perencanaan pembangunan Papua ke depan. (Redaksi)