Jayapura – Sebanyak 147 Pastor dari Gereja Katolik se tanah Papua, menyampaikan beberapa seruan dalam memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM).
Seruan ini disampaikan saat jumpa pers di Gereja Kristus Terang Dunia Waena, Kamis (10/12/2020).
Adapun seruan yang PERTAMA, ditujukan kepada kedua kubu yang bertikai, yakni kubu TNI/POLRI dan kubu TPN OPM.
Kami memohon agar kedua belah pihak yang adalah Manusia bermartabat, segera hentikan kekerasan bersenjata dan membuka ruang hati untuk berunding dalam dialog bermartabat yang dapat dimediasi oleh Negara atau Kelompok Netral dan independen.
Sebab kekerasan tidak pernah akan menyelesaikan permasalahan di Tanah Papua; malahan akan menambah sejuta kesengsaraan dan masalah baru.
Kekerasan akan melahirkan dendam dan kekerasan baru yang membunuh kehidupan. Sadarlah bahwa “keselamatan nyawa manusia tidak berada di ujung laras senjata” saudara sekalian.
Seruan kami yang KEDUA, ditujukan kepada BAPAK PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA sebagai Panglima Tertinggi, supaya segera menggelar pertemuan dengan KAPOLRI & PANGLIMA TNI untuk mengevaluasi dampak dari penambahan pasukan ke Tanah
Papua. Dan secepatnya menarik kembali semua pasukan non organik gabungan TNI/POLRI dari seluruh Tanah Papua.
Seruan kami yang KETIGA, ditujukan kepada MRP DAN DPRP PAPUA – PAPUA BARAT supaya segera menetapkan regulasi regulasi yang lebih memihak kepada Orang Asli Papua (OAP).
Menurut kami, perumusan regulasi-regulasi yang kontekstual dan
bernilai keberpihakan, adalah langkah yang sangat bermartabat dalam
menghargai dan menyelamatkan OAP yang sedang menuju ambang kepunahan.
Seruan kami yang KEEMPAT, ditujukan kepada BAPAK GUBERNUR PAPUA, Lukas Enembe. Kami mendukung pernyataan
Administrator Diosesan Keuskupan Timika, Pastor Marthen E.Kuayo Pr, tertanggal 11 Oktober 2020 yang meminta agar Bapak Gubernur mencabut Rekomendasi WIUPK Blok Wabu di Intan Jaya, jika benar bahwa Bapak Gubernur Papua yang merekomendasikannya. Sebab Blok Wabu merupakan penyebab
konflik, pengungsian masyarakat lokal dan korban jiwa.
Seruan kami yang KELIMA, ditujukan kepada KETUA KONFERENSI WALI GEREJA INDONESIA (KWI), Bapak
Ignatius Kardinal Suharyo dan segenap anggota KWI.
Kami, para Pastor Papua ingin bertanya: Mengapa Bapak-bapak Pimpinan Gereja
Katolik Indonesia tidak membahas secara holistic, serius dan tuntas mengenai konflik terlama di Tanah Papua dalam rapat tahunan KWI? Ada apa dengan Tanah Papua ini?
Sekali lagi kami berharap, merindukan, dan memohon, agar Bapak Kardinal dan Para Uskup se Indonesia jangan tinggal diam atau seakan-akan tidak mau tahu dengan kondisi terlukanya rasa kemanusiaan umat Tuhan di Tanah Papua, terutama Ras Melanesia yang sedang menuju ambang
kepunahan.
Kami merasa heran dan sekaligus tersisih, karena mendengar bahwa KWI begitu cepat menyatakan sikap dan ungkapan dukacita terhadap peristiwa kekerasan yang terjadi di Lewonu -Lembantongoa – Palolo – Kabupaten Sigi – Sulawesi Tengah,
sedangkan duka dan kecemasan serta terbunuhnya manusia Papua
terasa luput dari perhatian, perlindungan, dan bela rasa KWI.
Seruan kami yang KEENAM, ditujukan kepada KONFERENSI EPISKOPAL PAPUA (yang terdiri dari empat Uskup dan satu
Administraror Diosesan) juga sekaligus kepada PARA PIMPINAN ORDO/TARIKAT yang berkarya di seluruh Tanah Papua. Kami para Imam se-Papua merindukan sikap yang tegas dan penuh keberpihakan terhadap Manusia Papua dan semua orang lain yang di tanah Papua ini yang terbunuh dan yang sedang terluka nuraninya.
Kami merindukan seorang gembala yang berada di tempat yang paling depan untuk bertindak menyelamatkan Umat Tuhan, seperti yang telah ditunjukkan oleh almahrum Uskup Herman M. Munninghoff, OFM dan almarhum Uskup John Philip Saklil, Pr.
Mereka telah mengangkat realitas penderitaan hidup umat Tuhan di Tanah Papua ini. Tetapi kini, rasanya seakan-akan semangat perjuangan mereka hilang terkubur bersama jasad mereka yang kaku
di dalam liang lahat.
Di manakah suara para Pemimpin kami saat ini untuk menyikapi tragedi kemanusiaan di Bumi Cenderawasih ini?
Seruan kami yang KETUJUH, ditujukan kepada PEMERINTAH INDONESIA dan PARA INVESTOR. Camkanlah bahwa tanah
Papua bukanlah tanah kosong dan tak bertuan. Pemilik Tanah Papua adalah Orang Asli Papua yang juga sekaligus adalah ahli warisnya.
Tanah ini, sudah dibagi secara jelas kepada pemiliknya, yakni Tujuh
Wilayah Adat, masing-masing Lapago, Meepago, Ha Anim, Bomberay, Domberay, Sairery dan Mamta.
Seruan kami yang KEDELAPAN, ditujukan kepada KELOMPOK RAWAN PEMICU KONFLIK HORISONTAL: Nusantara, KNPB, Barisan Merah Putih, Bintang Kejora, Pro NKRI dan Pro Papua Merdeka di seluruh tanah Papua. Kita semua adalah insan yang beriman kepada Tuhan yang Mahaesa dan manusia yang adil dan
beradab.
Marilah kita menyelesaikan semua masalah di tanah Papua dengan cara-cara yang bermartabat. Camkanlah bahwa ada perbedaan ideologi dan pendapat, tetapi baiklah kita duduk bersama dalam suasana saling menghargai dan menghormati untuk mencari solusi
yang tepat demi ketenteraman dan kedamaian di tanah Papua ini.
Seruan kami yang KESEMBILAN, ditujukan kepada PARA PEMIMPIN PEMERINTAHAN DAERAH DI SELURUH TANAH PAPUA: GUBERNUR, WALI KOTA, DAN BUPATI.
Kami sangat mendukung dan mendoakan saudara dalam memimpin pemerintahan di tanah Papua ini. Saudara adalah titipan Tuhan untuk memimpin semua manusia, warga masyarakat di tanah Papua agar
hidup berdampingan secara damai, adil, dan sejahtera.
Lihatlah dengan mata iman semua realitas di atas tanah ini! Pimpinlah negeri ini secara independen dan mandiri berdasarkan nurani yang tulus tanpa cacat intervensi dan intimidasi dari siapapun, yang hanya akan merusakkan kestabilan, ketentraman, kedamaian, dan keadilan di atas wilayah pemerintahan yang saudara pimpin.
Kami juga meminta perhatian yang khusus untuk pembinaan bagi aparat Pemerintahan setempat dan petugas-petugas lapangan supaya ada dedikasi
kepemimpinan dan pengabdian supaya ada semangat pelayanan yang
bertanggung jawab, yang tulus, dan ikhlas bagi masyarakat demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat banyak.
Seruan kami yang KESEPULUH, ditujukan kepada PARA PENGAMBIL KEBIJAKAN MIGRASI. Kepada Pemerintahan Pusat dan Daerah, kami berharap sambil mengingatkan apa yang telah kami katakan di atas, bahwa tanah Papua bukanlah tanah kosong dan tak bertuan. Karena itu, mesti ada kebijakan yang jelas
mengenai migrasi. Entah ada upaya pembatasan atau malah dihentikan arus migrasi yang selama ini terjadi secara terstruktur maupun tidak terstruktur ke tanah Papua. Upaya ini harus dibuat
untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi relasi yang semakin renggang dan tegang antara pendatang dan OAP.
Sekaligus meminimalisir gesekan-gesekan sosial yang berakibat pada tertekan
dan tersingkirnya OAP di atas tanah leluhurnya sendiri.
Pastor se-Papua sepakat dan dengan tegas menawarkan suatu PENDEKATAN DIALOG. Pendekatan inilah, yang menjadi kebijakan baru dan bermartabat untuk membangun Tanah Papua yang stabil, adil dan damai, serta sejahtera.
