Pasific Pos.com
Papua Barat

Parjal Berunjuk Rasa ke Kejari Manokwari

Manokwari, TP – Puluhan pemuda yang mengatasnamakan Parlemen Jalanan (Parjal) Provinsi Papua Barat mengadakan aksi unjuk rasa ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari, Rabu (24/1/18).

Dalam aksinya, Parjal membawa sejumlah spanduk dan baliho yang berisi aspirasinya, diantaranya, Kejari segera menangkap dan menahan Albert Rombe, Mabes Polri segera mengembalikan berkas perkara Otto Ihalauw ke Polda Papua Barat, dan melawan lupa kasus Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat yang sedang ditangani Polda Papua Barat.

Aspirasi lainnya, yakni Kapolri segera melantik Brigjen Polisi Pietrus Waine sebagai Kapolda Papua Barat dan menolak secara tegas kedatangan Kapolri di Papua Barat.

Panglima Parjal, Ronald Mambieuw menegaskan, demokrasi merupakan hak segala bangsa, sehingga harus diberikan ruang bagi siapa pun yang ingin berpendapat dan memberikan gagasan.

Menurutnya, Kejari jangan duduk diam melihat para koruptor berkeliaran menghirup udara bebas, salah satunya seperti Albert Rombe.

“Kami meminta dengan tegas, Kejari harus segera menangkap dan mengeksekusi Alberth Rombe, bila perlu para koruptor diberikan hukuman mati,” ujar Mambieuw.

Selain itu, ia juga menyoroti berbagai kasus korupsi yang sedang ditangani Polda Papua Barat, salah satunya dugaan korupsi pengadaan kapal kargo Sorsel Indah yang melibatkan mantan Bupati Sorsel, Otto Ihalauw.

“Kenapa kasus ini dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri, apakah penyidik Polda Papua Barat tidak mampu menyelesaikan kasus tersebut,” tanyanya.

Untuk itu, ia meminta perkara ini segera dikembalikan ke wilayah hukum Papua Barat untuk diselesaikan, karena pengadaan kapal kargo menggunakan dana APBD, bukan APBN.

Mambieuw mengatakan, jika tuntutan Parjal tidak segera ditanggapi pihak kejaksaan dan Polda Papua Barat, maka aksi ikat mulut secara besar-besaran akan dilakukan di Bandara Rendani, Manokwari untuk menolak kedatangan Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Sementara Ketua Forum Legislatif Lembaga Mahasiswa Indonesia (FL2MI) Kabupaten Manokwari, Rusman Kelkusa mengatakan, aparat penegak hukum harus jeli melihat berbagai persoalan korupsi di Papua Barat.

“Kasus pengadaan tanah di Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat, prosesnya sudah sampai di mana, mengapa sampai hari ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka,” tanya Kelkusa.

Ditambahkannya, untuk dugaan korupsi pengadaan kapal kargo Sorsel Indah yang melibatkan mantan Bupati Sorsel, kenapa belum ditangkap.

Mengenai kedua kasus ini, Kelkusa mengaku sudah 2 kali mendatangi Polda Papua Barat, tetapi permintaan tersebut tidak digubris. “Ada apa di balik ini,” ujarnya.

Oleh sebab itu, ia berharap Polda Papua Barat bisa menunjukkan kinerjanya memberantas kasus korupsi di Papua Barat.

Menanggapi tuntutan Parjal, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari, Agus Joko Santoso mengatakan, apa yang disampaikan Parjal, tentunya akan mendorong kinerja Kejari pada 2018 ini.

“Kami menerima semua kritik dan saran yang diberikan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja. Kami akan bertindak sesuai aturan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan perkara-perkara korupsi,” kata Santoso.

Ditegaskannya, mereka yang melakukan tindak pidana korupsi, tidak akan dibela, karena korupsi merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Santoso mengatakan, untuk terpidana Albert Rombe, terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Provinsi Papua Barat, sudah ditangkap dan tinggal dibawa ke Manokwari.

“Yang bersangkutan saat ini diamankan di Kejaksaan Makassar. Kalau bukan malam, pagi nanti yang bersangkutan sudah diterbangkan ke Manokwari,” sebut Santoso.

Mengenai tuntutan lain, ia berharap Parjal, mahasiswa, dan seluruh masyarakat Manokwari, Papua Barat, tetap bersabar, karena apa pun itu, menyelesaikan segala sesuatu membutuhkan proses. [BOM-R1]