Menu

Line 1

Pelaksanaan Otsus, MRP Miliki Peran Penting

  • Ditulis oleh Super User
Penilaian: Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank / 0
TerburukTerbaik 

MERAUKE,AEAFURA,- Bupati Merauke, Frederikus Gebze, SE, M.Simengatakan Kehadiran Majelis Rakyat Papua (MRP) guna melengkapi susunanpemerintahan di Provinsi dimana telah ada lembaga pemerintahan di Papua yaituDPR, Papua dan Pemerintah Provinsi Papua. Dalam musyawarah pemilihan tahap IIcalon anggota MPR Dapil V Wilayah Anim Ha ini dapat

menghasikan calon yang berkualitasdan mampu berbicara tentang masalah Papua, adat istiadat  dan hak-hak dasar orang asli Papua.  Dikatakan lebih lanjut, MRP merupakan lembaga kultur yang mempunyaiperan yang sangat strategis dalam pelaksanaan otonomi khusus di Papua. DimanaMRP diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memperjuangkan hak-hak dasar orangasli Papua. Serta bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap hak-hakorang asli Papua dengan berpedoman pada penghormatan terhadap adat dan budayaserta harkat dan martabat.  “Saya minta kepada Panpidan Panwas dan melaksanakan proses pemilihan anggota MRP periode 2016-2021wajib berpedoman pada Perdasus yang telah ditetapkan,” ujarnya saat membukaMusyawarah Pemilihan Tahap II Calon Anggota MRP di Gedung Bellafiesta, Selasa(16/5).  Pemilihan anggota MRP adalah sebagai wujud kebijakan afirmasi bagiorang asli Papua yang diaksanakan demokratis, transparan, akuntabel danmenjunjung tinggi rasa solidaritas diantara masyarakat dengan menjaga keutuhanbangsa dan negara. Otonomi khusus Papua pada dasarnya adalah pemberian wewenangyang lebih luas bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus  diri sendiri.
Kewenangan mencakup pula menyelenggarakan pemerintahan yangbertanggung jawab, mengatur pemanfaatan kekayaan alam, memberdayakan potensisosial budaya membentuk peran yang memadai bagi orang asli Papua melaluiperwakilan adat, agama dan kaum perempuan dalam bentuk ikut
serta merumuskankebijakan daerah, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua.  Bupati menambahkan, otonomi khusus Papua merupakan kebijakanbernilai strategis  dibangun dan dilandasinilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan  terhadap etika dan moral
hak-hak orang asliPapua, hak asasi manusia, supermasi hukum, demokrasi pluralisme serta kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga negara bagisetiap orang asli Papua dan masyarakat di Provinsi Papua. (Melani Razak)

  • No comments found

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
Info for bonus Review bet365 here.