Menu

Line 1

Custom Search

Pemprov Perpanjang Masa Bhakti KPID Papua Barat

  • Ditulis oleh Super User
Penilaian: Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank / 0
TerburukTerbaik 

Manokwari, - Ketidakpastian Komisi A DPR Papua Barat menggelar fit and proper test (kelayakan dan kepatutan), maka mau tidak mau, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mengeluarkan surat keputusan (SK) perpanjangan masa bhakti anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Papua Barat periode 2014-2017.
Ketua KPID Provinsi Papua Barat, Agustinus Mawara mengakui adanya perpanjangan masa bhakti anggota KPID Provinsi Papua Barat sembari menunggu fit and proper test oleh Komisi A DPR Papua Barat.


"Tahapan fit and proper test ini, kita masih menunggu agenda Komisi A DPR Papua Barat. Agendanya mau kapan, kami akan tetap menunggu, karena kami sifatnya menunggu," ujar Mawara kepada Tabura Pos via ponselnya, Senin (8/5).
Dijelaskannya, sembari menunggu tahapan dan proses fit and proper test, Plt. Gubernur Papua Barat telah menerbitkan SK perpanjangan KPID Provinsi Papua Barat.
Ia membeberkan, meski SK perpanjangan KPID sudah diterbitkan, tetapi sampai sekarang anggaran operasional KPID Provinsi Papua Barat belum dicairkan, sehingga menjadi kendala dalam melaksanakan tugas-tugas KPID. Meski demikian, Mawara mengklaim bahwa pihaknya tetap menjalankan tugas seperti biasa.
Dicecar tentang alasan belum dicairkannya anggaran operasional KPID, Mawara menjelaskan, hal ini disebabkan kesalahpahaman di Kominfo bahwa yang mereka pahami urusan penyiaran ada urusan pusat.
"Padahal di dalam nomenklatur dan peraturan pemerintah (PP) tidak ada klausal yang menjelaskan urusan penyiaran adalah urusan pusat. Ini penjelasan yang salah, sehingga seolah-olah urusan penyiaran sudah menjadi urusan pusat," jelas Mawara.
Menurutnya, di dalam Undang-undang Penyiaran, sudah jelas dinyatakan bahwa anggaran KPI bersumber dari APBD, sedangkan KPID bersumber dari APBD.
"Dasar hukum ini sudah jelas. Sekarang kita masih menunggu Pemprov memutuskan instansi mana yang memfasilitasi administrasi untuk kami menjalankan tugas-tugas KPID," ungkapnya.
Ditambahkan Mawara, pihaknya tidak lagi berurusan dengan Biro Organisasi Setda Provinsi papua Barat, karena pihaknya bukan pegawai negeri sipil (PNS).
Ia menerangkan, dengan adanya pemahaman bahwa Sekretariat KPID Provinsi Papua Barat dilebur, maka dengan sendirinya KPID Provinsi Papua Barat dihilangkan. "Pemahaman ini salah. Yang dimaksud adalah 7 komisioner, sekretariat hanya membantu komisioner," ujar Mawara.
Dicecar kapan SK perpanjangan KPID dikeluarkan Pemprov Papua Barat, Mawara mengatakan, SK tersebut dikeluarkan April 2017. "Untuk tanggal pastinya, saya lupa, tapi SK-nya sudah diterbitkan April lalu," pungkas Mawara. [FSM-R1]

  • No comments found

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
Info for bonus Review bet365 here.