Pasific Pos.com
Headline

Panwaslu Proses Kecurangan Pilkada di Mimika

Timika, Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Papua bertindak sebagai Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Mimika sedang memproses temuan kecurangan saat berlangsung pemungutan suara Pilkada Mimika di Tempat Pemungutan Suara/TPS 8, Kelurahan Karang Senang (SP3), Distrik Kuala Kencana.

Komisioner Bawaslu Provinsi Papua Anugerah Pata, Jumat (29/6) mengatakan kasus kecurangan Pilkada di TPS 8 Karang Senang, Kuala Kencana itu sudah dibahas lebih lanjut dengan penyidik dan Jaksa di Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Mimika lantaran potensial terjadi pelanggaran pidana Pemilu.

Dugaan pelanggaran pidana Pemilu di TPS tersebut ditenggarai dilakukan oleh salah satu oknum anggota DPRD Mimika dengan mencoblos sendiri sebanyak 388 surat suara untuk memenangkan salah satu paslon bupati-wakil bupati Mimika.

Tindakan tersebut menuai protes dari anggota Panwaslu tingkat distrik Kuala Kencana yang hadir di TPS tersebut. Video kejadian tersebut kini beredar luas di Kota Timika dan sekitarnya.

“Sudah kami jadikan sebagai temuan. Menurut kami, ini ada potensi pelanggaran pidana Pemilu,” jelas Anugerah.Anugerah mengatakan pihaknya akan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak tentang kecurangan ini.

“Menyangkut pasal-pasal apa saja yang dilanggar, itu akan kita sesuaikan dengan fakta apa saja yang terungkap berdasarkan keterangan dari para pihak yang mengetahui kejadian itu. Kami meminta semua pihak yang mengetahui kejadian itu untuk membantu sebab kerinduan untuk tegaknya demokrasi menjadi tanggung jawab semua orang. Yang jelas, hal seperti ini tidak bisa dibiarkan,” kata Anugerah.

Anugrah Pata mengakui bahwa telah mendapat banyak laporan lisna tentang pelanggaran pelaksanaan pemilukada di kabupaten Mimika. Namun ditegaskannya, Bawaslu bisa menindka lanjuti bila data lengkap.

“Syarat-syarat formil dan materiil harus ada, tidak bisa hanya berdasarkan asumsi. Kalau memang disertai dengan bukti formil dan materiil,kami siap menindaklanjutinya. Pasangan calon kan mempunyai saksi di setiap TPS. Kalau memiliki bukti ada pelanggaran yang terjadi, segera dilaporkan. Sebab jangka waktu pelaporan pelanggaran atau pidana Pemilu terbatas hanya dalam waktu tujuh hari,” ujar Anugerah.