Pasific Pos.com
Papua Selatan

Panwaslu Diminta Sosialisasikan Politik Uang

MERAUKE,ARAFURA,- Pemerhati Masyarakat, Paul Fatruan, SE, MM mengatakan menjelang Pemilihan Legislatif Tahun 2019 mendatang perlu adanya sosialisasi dan ketegasan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Merauke mengenai politik uang dan Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA).

“Peran Panwaslu di sini sangat diperlukan agar masyarakat benar-benar paham yang dimaksud dengan politik uang seperti apa. Masyarakat butuh rill sejauh mana peran dari Panwaslu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” ungkapnya kepada ARAFURA News di ruang kerjanya, Kamis (22/2).

Menurutnya, saat ini masyarakat menunggu bagaimana kinerja dari Panwaslu menanggapi adanya politik uang dan apabila ada yang melanggar harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Selama ini di Merauke, sudah banyak terjadi politik uang karena biaya politik sangat tinggi.

“Jelang Pileg 2019, Panwaslu harus benar-benar melakukan tugasnya dengan baik, sehingga kita bisa tahu mana Caleg yang tidak politik uang dan siapa yang melakukan politik uang atau yang dikenal dengan serangan fajar,” tandasnya.
Ia menambahkan, perlu pengawasan yang serius dari Panwaslu sehingga pemilu bisa bersih, jujur dan adil. Masyarakat juga sudah jenuh dengan adanya politik uang karena sudah sering dilakukan janji-janji tetapi tidak pernah dipenuhi. Diharapkan kedepan Panwaslu lebih tegas kepada Caleg agar yang dijual adalah konsep atau programnya.

Jangan sampai yang dijual serangan fajarnya, sehingga masyarakat di didik untuk memilih figur yang benar mempunyai program dan integrtitas yang baik. “Banyak figur yang memiliki integritas yang baik namun tidak memiliki dana yang kuat untuk mengikuti Pilkada. Perlu juga dukungan dari aparat hukum untuk sama-sama melakukan tindak tegas terhadap oknum yang melanggar peraturan,” tandasnya.

Ia meminta agar aparat penegak hukum yang terlibat dalam deklarasi anti politik uang dan SARA agar terlibat langsung, sehingga masyarakat bisa memahami betul apa yang dimaksud dengan politik uang. “Jangan sampai istilah politik uang merugikan Caleg karena isu yang berkembang di masyarakat. Karena itu, perlu sosialisasi yang jelas kepada masyarakat. Apa saja yang dimaksudkan dengan politik uang, sehingga tidak merugikan Caleg maupun masyarakat,” kata Paul.

Ia menambahkan, anggota DPR dipilih oleh rakyat, bekerja juga untuk rakyat karena dibiayai oleh rakyat. Yang menjadi tuan dari anggota DPR adalah masyarakat, sehingga anggota DPR harus benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik.