Pasific Pos.com
Papua Tengah

Panwas Lantik PPL Kampung Se Nabire

NABIRE – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwas) Kabupaten Nabire melantik Petugas Panwas Lapangan (PPL) tingkat kampung se Kabupaten Nabire untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Papua.

Pelantikan dirangkai dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) dilaksanakan di 3 titik pada hari yang sama, Senin (26/2) masing-masing di Nabire, Uwapa dan Teluk Kimi. Pelantikan PPL dilaksanakan oleh tiga komisioner Panwas Kabupaten Nabire.

Ketua Panwas, Adriana Salempa melantik PPL dari Distrik Teluk Kimi, Makimi, Mora dan Wapoga dari Balai Kampung Kimi. Sedangkan anggota Panwas, Yulianus Nokuwo melantik PPL dari Distrik Nabire, Nabire Barat, Wanggar dan Yaro bertempat di Aula Gereja GKI Sion, Nabire.

Sedangkan anggota Panwas, Markus Maday melantik PPL dari Distrik Uwapa, Siriwo, Menou, Dipa, Teluk Umar dan Yaur dari Topo.

Ketua Panwas Kabupaten Nabire, Adriana Salempa, di sela-sela bimbingan teknis di Balai Kampung Kimi menjelaskan, pelantikan dan Bimtek untuk PPL difokuskan di tiga titik dengan membagi tiga komisioner Panwas di setiap titik dan dilaksanakan serentak.

PPL yang dilantik dan mengikuti Bimtek di Kimi sebanyak 24 orang dari empat distrik, yakni Distrik Wapoga, Mora, Makimi dan Teluk Kimi.Ketika ditanya, nasib Panwas Distrik dan PPL, apakah akan berlanjut hingga usai Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang, Ketua Panwas, Adriana mengatakan, PPL untuk tingkat kampung yang dilantik hari ini (kemarin) hanya untuk pengawasan pelaksanaan Pilgub di tingkat kampung.

Sedangkan untuk pengawasan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pilpres, akan direkrut lagi. Sebab, masa kerja untuk PPL hanya 6 bulan.Sementara untuk Panwas Distrik, kata Salempa, hanya akan dievaluasi. Panwas Kabupaten Nabire akan mengevaluasi kinerja dari Panwas Distrik di daerah ini.

Bagi anggota Panwas yang dinilai kinerjanya kurang, akan diganti dengan anggota Panwas Distrik yang baru.Panwas merekrut dan melantik Panwas Distrik dan PPL di daerah ini sesuai dengan amanat Peraturan Bawaslu (Per Bawaslu) nomor 13 tahun 2016 yang mengamanatkan untuk melaksanakan pengawasan terhadap tahapan dan program kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara, KPU.(ans)