Jayapura,- Panitia Khusus (Pansus) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) DPR Papua melakukan rapat kerja (Raker) terakhir bersama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Papua di Hotel Horison Ultima Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura – Papua, Rabu 30 Juli 2025.
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus TLHP DPR Papua, Cintiya Ruliani Talantan, SKM., M.H., dan turut dihadiri oleh sejumlah anggota Pansus, Sekretaris DPR Papua Dr. Juliana J. Waromi, SE., M.Si., serta staf ahli.
Dalam pertemuan tersebut, Pansus membahas temuan administrasi yang sebelumnya disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pengelolaan anggaran di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Papua.
“Pertemuan hari ini merupakan tindak lanjut dari temuan BPK RI terkait persoalan administrasi dan keuangan. Dinas Perhubungan telah menyampaikan bahwa semua temuan sudah diselesaikan dan dibayarkan,” ujar Cintiya kepada awak media usai rapat.
Menurutnya, dari semua penjelasan yang disampaikan kepala Dinas Perhubungan, maka tidak ada lagi hal-hal yang belum diselesaikan. ”Kami Pansus DPR Papua tidak terlalu banyak bertanya karena semua memang sudah diselesaikan dengan baik bahkan bukti-buktinya ditunjukkan,”ungkapnya.
Namun kata mantan Ketua DPR Kabupaten Jayapura itu, pihaknya berharap pada tahun berikutnya tidak ada lagi temuan yang berulang. “Kami harap organisasi perangkat daerah (OPD) menyelesaikan persoalan administrasi secepat mungkin sebelum audit BPK dilakukan,” ujarnya
Ke depan, Pansus akan kembali menggelar rapat internal untuk membahas rekomendasi hasil kerja mereka sebelum disampaikan secara resmi kepada Pemerintah Provinsi Papua.
“Setelah itu, kami akan menjadwalkan rapat paripurna, meskipun waktunya masih menunggu kepastian karena kesibukan anggota pansus,” tambah Cintiya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan, David Telenggen, S. IP. M. KP menyampaikan bahwa pertemuannya dengan Pansus THLP DPR Papua untuk memberikan klarifikasi terkait dengan temuan dari hasil BPK RI.
Menurutnya, jika pertemuan tersebut lebih bersifat administratif dan tidak terkait dengan keuangan atau pekerjaan fisik. Bahkan, Telenggen membeberkan, jika pihaknya dalam hal ini Dinas Perhubungan tidak memiliki temuan yang bersifat finansial.
“Temuan yang ada hanya terkait dengan administrasi rutin di kantor,” ungkap David Telenggen.
Meski demikian, Telenggen menyambut baik fungsi kontrol yang dilakukan oleh pihak DPR Papua. ”Kami pun berharap bahwa di tahun berikutnya, Dinas Perhubungan dapat lebih baik lagi dalam mengelola administrasi dan tidak memiliki temuan yang bersifat administratif,”harapnya. (Tiara).
