Pasific Pos.com
Lintas Daerah

Pandemi Covid-19, APBD Perubahan 2020 Keerom Defisit

apbd Keerom Defisit

Keerom – Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Keerom, Dr. Muhammad Ridwan Rumasukun, SE, MM, menyampaikan dalam usulan APBD perubahan 2020, terjadi pengurangan anggaran sebanyak 11 96 persen dari APBD induk.

Hal itu disampaikannya pada Rapat Paripurna pembahasan Perubahan APBD tahun anggaran 2020, di Kantor DPRD Keerom, Selasa (6/10/2020).

Menurutnya, bencana non alam yang terjadi hampir di seluruh dunia tersebut, memaksa semua daerah melakukan penyesuaian anggaran termasuk di Keerom.

Ridwan menyampaikan, pada rancangan perubahan APBD 2020, dialokasikan Rp 876,004 miliar atau mengalami penurunan Rp 119,002 miliar dari APBD Induk Rp 995,007 miliar.

Berdasarkan fungsi, alokasi belanja tidak langsung pada APBD Perubahan 2020 mengalami peningkatan Rp74,672 miliar (16,45 persen), atay dari sebelumnya Rp453,962 miliar menjadi Rp 528,634 miliar.

Hal terbalik terjadi pada alokasi belanja langsung yang mengalami pengurangan hingga Rp 193 miliar (35,80 miliar) atau dari sebelumnya Rp 541,044 miliar menjadibRp 347,369 miliar.

“Pada rancangan perubahan APBD 2020 penerimaan pembiayaan daerah direncanakan terdapat penrrimaaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Rp 3,240 miliar,” kata Ridwan.

Menyikapi situasi terkini di Keerom, Ridwan kembali mengajak semua pihak dan seluruh komponen masyarakat untuk bersama menjaga stabilitas keamanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Di samping itu, lanjut Rudwan, hal utama yang perlu didukung adalah terlaksananya Pilkada Kabupaten Keerom pada 9 Desember 2020.

“Untuk itu saya mengingatkan kembali agar semua pihak yang bertanggungjawab terhadap kesuksesan penyelenggaraan Pilkada di daerah ini, khususnya KPU dan Bawaslu, yang didukung pihak keamanan agar mampu bekerja secara optimal, transparab dan bertanggungjawab,” tuturnya.

Sementara Ketua DPRD Keerom, Bambang Mujiono SE, menekankan Pemkab Keerom untuk bisa membuat kebijakan yang bisa mendorong perekonomian masyarakat di tengah pandemi covid-19.
“Pemerintah dipandang perlu membangun sistem terobosan untuk mengatasi krisis yang disebabkan oleh pandemi covid-19,” kata dia.

Artikel Terkait

BPK Akan Audit Dana Covid-19, Bupati Keerom Siap Kawal Hingga Akhir

Bams

Beasiswa Keerom Rp 1,050 M Segera Cair

Bams

Jelang Pilkada, Pjs Bupati Keerom Minta Jajarannya di Distrik Netral

Bams

Pjs Bupati Keerom Dapati Beberapa Kantor Distrik Kosong

Bams

Keerom Dapat 130 Formasi CPNS

Bams

Sidak Kantor Distrik Arso Timur, Pjs Bupati : Pelayanan Harus Berjalan Kembali

Bams

Keluarkan Surat Edaran, Pjs Bupati Keerom Ingatkan Netralitas ASN

Bams

Ciptakan Pilkada Aman, KPU Keerom Gelar Deklarasi Damai

Bams

APBD Papua 2021 Masih fokus Pada Covid-19

Bams