Pasific Pos.com
Papua Tengah

Pajak Penerangan Jalan di Nabire Uangnya untuk Apa ?

NABIRE – Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dibayarkan pelanggan PLN bersamaan dengan tagihan rekening listrik dalam setiap bulannya, dananya digunakan untuk apa ? Informasi dari salah satu sumber, PPJ yang dananya terkumpul melalui PLN, selanjutnya akan dibayarkan/ditrasfer kepada pemerintah. Namun belum diketahui pasti pemerintah tingkatan mana yang mendapat transferan dana PPJ dari pihak PLN itu ?

Data yang dihimpun media ini, banyak masyarakat tidak tahu, setiap pembelian pulsa listrik prabayar dikenakan PPJ. Tapi tidak hanya pengguna listrik prabayar saja yang dikenakan PPJ, pengguna listrik pasca bayar pun dikenakan PPJ.

Sebuah sumber menyebutkan, jika PPJ adalah pajak yang wajib dibayar oleh pelanggan listrik PLN. Dimana hasil PPJ tersebut merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai daerah, termasuk pemasangan dan pemeliharaan serta pembayaran rekening Penerangan Jalan Umum (PJU) sesuai kemampuan Pemda. Terkait hal ini, belum terkonfirmasi kepada instansi terkait di lingkungan Pemda Nabire.

Informasi dari daerah lain, menyebutkan, besarnya PPJ bervariasi sesuai dengan peraturan Pemda tingkat II dan dipungut oleh PLN yang hasilnya langsung diserahkan kepada Pemda terkait. Karena itu tarif PPJ disetiap daerah tidaklah sama, ada yang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan daerah lainnya. itu semua tergantung Peraturan Daerah masing-masing.

Salah seorang sumber menyebutkan, PPJ bukanlah pajak yang dikenakan setiap pelanggan/konsumen listrik PLN untuk kepentingan penerangan lampu jalan. Sebaliknya PPJ tersebut merupakan pajak wajib yang dikenakan pada tiap-tiap pelanggan listrik PLN.

Pengenaan PPJ, menurutnya, berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, setiap transaksi pembelian atau pembayaran listrik dikenakan PPJ. Besarannya ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing.

Meski begitu, khusus untuk pajak jalan umum (PJU), hanya saja dalam pelaksanaanya pembayaran pajak PJU itu justru oleh pihak pemerintah daerah (Pemda) kepada pihak PT PLN daerah setempat dan bukan ditarik dari setiap pelanggan listrik PLN.

Direktur Perencanaan PT PLN (Persero), Murtaqi Syamsuddin mengatakan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, setiap transaksi pembelian listrik dikenakan PJU.

“Besarannya diatur oleh masing-masing Pemda. Ada yang 2%, ada yang 6%, tapi ada maksimal dikenakan 10%. Besarannya kewenangan Pemda, ya aturannya bilang begitu, yang penting jangan lebih dari 10%,” jelas Murtaqi.

Pertanyaannya apakah PPJ ini digunakan sepenuhnya untuk penerangan jalan di masing-masing daerah ?

“Ya itu terserah Pemda. Di aturan perundang-undangannya menyatakan bisa digunakan sebagian untuk penerangan jalan. PLN nggak ada kewenangan mengatur itu untuk apa, kan itu Pemda yang atur,” katanya.

Ia menambahkan, bila masyarakat di daerahnya lampu jalan mati atau malah tidak ada, punya hak bisa protes ke Pemdanya, karena sudah bayar setiap bulan.

“Tapi komplainnya ke pemerintah daerah setempat,” tutup Murtaqi.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur PPJ ada dalam Bagian Kesebelas, Pasal 52-56. Seperti bunyi Pasal 55 ayat (1): “Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.” (ros/ist)